Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

BGN Siapkan Aturan Khusus soal Biaya Dapur MBG di Wilayah 3T

Badan Gizi Nasional memperluas Program Makan Bergizi Gratis ke wilayah 3T. Sekitar 3.400 lokasi sedang diverifikasi untuk memastikan kesiapan pelaksanaan.

Detik 2 menit baca 0 komentar
BGN Siapkan Aturan Khusus soal Biaya Dapur MBG di Wilayah 3T
Foto: Detik

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) tengah memverifikasi dan memvalidasi sekitar 3.400 lokasi untuk perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN juga menyiapkan aturan khusus soal biaya operasional dan insentif bagi dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Kepala BGN, Sudaryono atau akrab dipanggil Mas Dar menyatakan, perluasan MBG ke wilayah yang sulit dijangkau membutuhkan persiapan lebih cermat agar pelaksanaannya dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Totalnya dari mulai yang Indonesia Timur 480, Indonesia Tengah 980, termasuk yang terakhir ada 1.900 di Sumatera sama Jawa, totalnya sekitar 3.400 sekarang sudah masuk tahap verifikasi dan validasi," ujar Mas Dar, dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11/2026).

Proses verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi, kebutuhan penerima manfaat, serta kelayakan pelaksanaan program. BGN tidak ingin terburu-buru mengaktifkan dapur tanpa mempertimbangkan kondisi geografis dan tantangan di masing-masing daerah.

Adapun, untuk wilayah 3T dan daerah dengan angka stunting tinggi harus mendapatkan prioritas karena memiliki kebutuhan yang berbeda dibandingkan wilayah perkotaan atau kawasan aglomerasi.

Maka itu, potensi jumlah SPPG yang akan diaktivasi di wilayah 3T secara nasional diperkirakan mencapai sekitar 3.000 hingga 5.000 unit. Untuk wilayah Jambi sendiri, terdapat sembilan lokasi yang saat ini sedang menjalani proses verifikasi dan validasi sebagai bagian dari persiapan perluasan layanan di daerah 3T.

"Kita mau fokus utama kita adalah bagaimana yang membutuhkan, yang jauh-jauh dulu kita bereskan," tegasnya.

Guna mendukung hal itu, BGN tengah menyusun petunjuk teknis khusus pelaksanaan MBG di wilayah 3T. Aturan tersebut diperlukan karena skema operasional, pembiayaan, dan insentif bagi dapur di daerah terpencil tidak dapat disamakan dengan dapur di wilayah perkotaan.

Sebagai tindak lanjut, perbedaan jumlah penerima manfaat, jarak distribusi, kondisi geografis, serta biaya transportasi menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan tersebut.

"SPPG di Kota Jambi sama Suku Anak Dalam harus berbeda. Karena penerima manfaatnya berbeda. Itu kita lagi siapkan aturan, harusnya prediksi saya minggu depan ini sudah selesai juknis 3T-nya," ungkapnya.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah akan memberikan perlakuan khusus terhadap dapur di wilayah dengan tingkat kesulitan geografis tinggi. Bentuknya mencakup penyesuaian anggaran, pemberian insentif, hingga komponen biaya kemahalan.

Dalam penerapannya, pemerintah akan memberikan perlakuan khusus terhadap dapur di wilayah dengan tingkat kesulitan geografis tinggi, termasuk penyesuaian anggaran, insentif, dan komponen biaya kemahalan.

Sementara itu, untuk daerah kepulauan dan wilayah terpencil seperti Papua, diperlukan skema tersendiri agar mitra yang membangun dapur memiliki kepastian dalam menjalankan program.

"Kalau untuk daerah 3T harus ada special treatment. Harganya, anggarannya, treatment-nya, insentifnya itu pasti akan berbeda," tutupnya.

(akn/ega)

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.