BPJS Ketenagakerjaan Beri Perlindungan ke 100 Calon PMI dari Madiun

Jakarta -

Sebanyak 100 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) asal Kabupaten Madiun yang akan bekerja di luar negeri mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu bertujuan agar pekerja migran bisa lebih aman saat bekerja di luar negeri.

Hal tersebut ditandai dengan penyerahan simbolis kartu kepesertaan dalam kegiatan Pelepasan Pekerja Migran dan Workshop SMK Go Global yang berlangsung di Gedung Center of Creativity and Life Skill Education (CCLE) SMK PGRI 1 Mejayan, Kabupaten Madiun, Sabtu (14/11/2026).

Kartu kepesertaan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Agung Nugroho bersama Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM Leontinus Alpha Edison serta Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi.

Kegiatan yang turut dihadiri Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Andie Megantara, mewakili Menko PM Muhaimin Iskandar, ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat melalui peningkatan kompetensi dan akses terhadap pasar kerja global.

Andie menyampaikan bahwa program SMK Go Global merupakan salah satu terobosan pemerintah untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan keluar dari kemiskinan.

Program tersebut tidak hanya dipandang sebagai upaya penempatan tenaga kerja ke luar negeri, tetapi juga sebagai bagian dari penguatan ekosistem ketenagakerjaan yang mencakup pendidikan dan pelatihan, sertifikasi kompetensi, proses penempatan yang aman, perlindungan jaminan sosial, hingga pemberdayaan setelah pekerja kembali ke Tanah Air.

"Keberhasilan SMK Go Global tidak cukup diukur dari jumlah yang diberangkatkan, tetapi juga berapa banyak PMI yang mendapatkan penghasilan yang lebih baik, terlindungi hak-haknya, dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya," kata Andie dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).

Sejalan dengan hal tersebut, Agung Nugroho menegaskan kesiapan institusinya untuk mendukung program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui perluasan kesempatan kerja ke luar negeri lewat program SMK Go Global.

Sebagai institusi yang mendapat amanah dari pemerintah untuk menyelenggarakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja, termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI), BPJS Ketenagakerjaan terus memastikan para pekerja tersebut mendapatkan perlindungan sejak sebelum bekerja, selama berada di negara penempatan, hingga kembali ke Tanah Air.

"Program SMK Go Global menjadi langkah penting dalam membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Kami siap mendukung program ini dengan memastikan para pekerja migran mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih aman dan tenang, sementara keluarganya di Tanah Air juga mendapatkan kepastian perlindungan," ujar Agung.

Agung mengingatkan para calon pekerja migran agar senantiasa mengikuti prosedur penempatan resmi serta memastikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan telah aktif sebelum berangkat ke negara tujuan.

"Jangan sampai keinginan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik justru membuat pekerja mengabaikan aspek keamanan dan perlindungan. Pastikan seluruh proses penempatan dilakukan melalui jalur resmi dan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan agar hak-hak perlindungan jaminan sosial dapat diperoleh sesuai ketentuan," tuturnya.

Lebih lanjut, Agung menjelaskan bahwa pemerintah terus memperkuat jaminan sosial bagi pekerja migran melalui peningkatan dan penambahan manfaat perlindungan PMI yang diatur dalam Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI Nomor 9 Tahun 2026 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

"Melalui kolaborasi ini, BPJS Ketenagakerjaan berharap semakin banyak pekerja migran Indonesia yang dapat memanfaatkan peluang kerja global secara aman dan terlindungi, sehingga peningkatan penghasilan yang diperoleh dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi kesejahteraan pekerja dan keluarganya," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi menyampaikan bahwa penguatan kompetensi menjadi salah satu aspek penting dalam mempersiapkan masyarakat untuk bekerja, baik di dalam maupun luar negeri.

Menurutnya, pendidikan vokasi yang dikembangkan di Kabupaten Madiun telah membekali para calon pekerja dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja.

Purnomo juga menekankan bahwa selain memiliki keterampilan, para pekerja migran harus mendapatkan perlindungan dari negara, termasuk melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan dalam mempersiapkan sekaligus melindungi calon pekerja migran.

"Jadi prinsipnya ini adalah sebuah kewajiban bahwa negara salah satunya adalah melindungi masyarakatnya. Termasuk bagaimana teman-teman yang dari sini itu dilindungi secara dengan BPJS (Ketenagakerjaan)-nya. Dengan jalur yang resmi, otomatis negara akan memberikan perlindungan tentang kesehatannya, keselamatannya," tutup Purnomo.

(anl/ega)