JawaPos.com - Peningkatan investasi menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi motor untuk mampu mencapai target Indonesia Emas pada tahun 2045.
Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Indonesia sepanjang Januari - September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun triliun. Angka tersebut tumbuh 7,3 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dan setara 75,4 persen dari target investasi 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, investasi pada periode tersebut mampu menyerap 2.194.496 tenaga kerja Indonesia. Jumlah itu meningkat 15 persen dibandingkan semester I tahun sebelumnya. Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, realisasi investasi selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai Rp 3.923,2 triliun. Menurut Rosan, investasi yang terealisasi selama periode tersebut telah menyerap 5.485.944 tenaga kerja. “Realisasi investasi 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo jadi kami menghitung dimulainya pada Triwulan 4 2024. Jadi kami tidak menghitung dari awal tahun tapi adalah dari triwulan 4 di 2024, lalu tahun 2025 setahun penuh, dan 2026 hanya sampai triwulan ketiga,” ujar Rosan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (19/10). Manfaat Investasi Untuk Indonesia Salah satu contoh manfaat investasi bagi perekonomian nasional terlihat dari perkembangan industri kendaraan listrik. Pengembangan industri ini tidak hanya mendorong peningkatan nilai tambah bahan baku, tetapi juga membuka peluang kerja dan memperluas pasar ekspor produk manufaktur Indonesia. Indonesia mulai memasuki tahap baru dalam pengembangan industri kendaraan listrik dengan diluncurkannya ekspor perdana baterai kendaraan listrik dari kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, Maluku Utara. Peluncuran tersebut dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (8/10), bersamaan dengan dimulainya 11 proyek industri dengan total nilai investasi mencapai USD 10,2 miliar atau sekitar Rp180 triliun. Selain melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik, pemerintah meresmikan empat proyek industri yang telah memasuki tahap komersial serta melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) untuk tujuh proyek industri baru. “Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, meluncurkan ekspor perdana baterai kendaraan listrik dan empat proyek industri yang memasuki tahap komersial,” kata Prabowo saat peluncuran di Halmahera, Kamis (8/10). Sebelumnya, Prabowo juga melakukan peletakan batu pertama proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi yang dikembangkan konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Artha Industrial Hills (AIH), Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Minggu (29/6/2025). Proyek tersebut merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi USD 5,9 miliar. Pengembangan ekosistem industri baterai itu mencakup enam subproyek yang berlokasi di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, dan Karawang, Jawa Barat, dengan total area mencapai 3.023 hektare. Pemerintah memperkirakan proyek tersebut mampu menyerap 8.000 tenaga kerja langsung dan 35.000 tenaga kerja tidak langsung. Selain memperluas kesempatan kerja, pengembangan ekosistem baterai terintegrasi diharapkan memperkuat rantai pasok industri kendaraan listrik di dalam negeri. Dalam sambutannya, Prabowo menyebut kemampuan mengolah sumber daya alam menjadi produk bernilai tambah sebagai salah satu kunci pembangunan nasional. “Kunci daripada pembangunan suatu bangsa adalah memang kemampuan bangsa itu mengolah sumber alam menjadi bahan yang bermanfaat dan punya nilai tambah yang tinggi, sehingga bisa mendorong kemakmuran dan kesejahteraan,” ucap Prabowo. Di luar sektor kendaraan listrik, investasi juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Salah satunya melalui program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang diluncurkan Prabowo di PLTS Site Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, pada Selasa (25/8/2026). Program tersebut diawali dengan pengembangan 14 PLTS di enam provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau, dengan kapasitas total 5,3 GWp. “Pada sore hari ini, Selasa, 25 Agustus 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia dengan ini secara resmi saya luncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak diawali dengan 14 PLTS di 6 Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau berkapasitas total 5,3 gigawatt peak,” ucap Prabowo. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, program tersebut berpotensi memberikan dampak ekonomi melalui penghematan anggaran negara, pengurangan penggunaan bahan bakar diesel, penciptaan lapangan kerja, hingga penurunan emisi karbon. Bahlil menyebut kebutuhan investasi untuk keseluruhan program PLTS 100 GWp mencapai sekitar USD 73 miliar atau setara lebih dari Rp1.140 triliun. Program tersebut juga diproyeksikan mampu menghemat anggaran subsidi hingga Rp73,9 triliun per tahun dan menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja. “Total investasinya dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar USD73 miliar atau setara dengan Rp1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun, bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja,” kata Bahlil. Berbagai proyek tersebut menunjukkan bahwa manfaat investasi dapat menjangkau sejumlah sektor, mulai dari pengembangan industri manufaktur dan peningkatan ekspor hingga penyediaan energi bersih. Peningkatan Produktivitas Untuk Optimalkan Investasi Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menilai peningkatan nilai investasi perlu diikuti dengan perbaikan produktivitas agar tambahan modal yang masuk dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal. Menurutnya, pemerintah dapat memprioritaskan enam sektor strategis, yakni infrastruktur digital, hilirisasi sumber daya alam (SDA), industri manufaktur bernilai tambah tinggi, industri hulu strategis, ketahanan pangan, serta energi terbarukan. Pengembangan sektor-sektor tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas produksi nasional, meningkatkan efisiensi industri, dan menciptakan peluang kerja yang lebih luas. Esther menjelaskan, peningkatan investasi tidak cukup hanya diukur dari besarnya nilai realisasi penanaman modal. Pemerintah juga perlu memastikan investasi mampu memberikan dampak nyata terhadap produktivitas dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu menjadi perhatian karena penyerapan tenaga kerja dari investasi tercatat sebanyak 706.569 orang pada triwulan I 2026, turun dibandingkan 754.186 orang pada triwulan IV 2025. Menurut Esther, salah satu tantangannya adalah kecenderungan investasi yang mengarah pada sektor padat modal (capital-intensive) dibandingkan sektor padat karya. Kondisi tersebut membuat tambahan modal yang besar belum tentu diikuti penyerapan tenaga kerja dalam jumlah sebanding. “Besarnya investasi diharapkan tidak hanya angka realisasinya saja, tetapi seberapa besar kualitas investasi perlu ditingkatkan agar benar-benar menciptakan lapangan pekerjaan sehingga memperkuat kapasitas ekonomi Indonesia,” ujar Eshter kepada JawaPos.com, Senin (26/10). Enam Sektor Prioritas Investasi Esther merekomendasikan pengembangan infrastruktur digital sebagai salah satu prioritas investasi, terutama melalui pembangunan pusat data (data center), konektivitas, dan transformasi teknologi digital. Investasi tersebut dapat mendukung efisiensi kegiatan usaha sekaligus memperkuat fondasi ekonomi digital nasional. Pengembangan ekosistem digital juga berpotensi mendorong lahirnya kegiatan usaha baru yang membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan teknologi. Selanjutnya, pemerintah perlu memperkuat hilirisasi sumber daya alam, termasuk pengolahan mineral serta pengembangan ekosistem baterai dan kendaraan listrik. “Pengolahan bahan mentah di dalam negeri, termasuk pertambangan, pengolahan mineral, serta ekosistem produksi baterai dan kendaraan listrik,” ujarnya. Sektor ketiga adalah industri manufaktur bernilai tambah tinggi, seperti semikonduktor, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), otomotif, tekstil, dan alas kaki. Pengembangan manufaktur perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga pada penguatan rantai pasok domestik dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. “Penguatan mesin pertumbuhan seperti semikonduktor, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence / AI), otomotif, serta tekstil dan alas kaki,” ucapnya. Keempat, penguatan industri hulu strategis diperlukan untuk membangun rantai pasok industri dasar dan material maju. Menurutnya, ketersediaan bahan baku dan komponen dari dalam negeri dapat membantu meningkatkan efisiensi produksi serta mengurangi ketergantungan terhadap impor. Kelima, investasi pada sektor ketahanan pangan perlu diperkuat melalui pengembangan pertanian, perikanan, dan peningkatan produktivitas penyediaan pangan nasional. Selain mendukung pasokan pangan, investasi di sektor ini berpotensi memperluas aktivitas ekonomi di daerah dan membuka peluang usaha bagi masyarakat. Adapun sektor keenam adalah energi terbarukan, meliputi pengembangan panas bumi (geothermal), tenaga surya, hidrogen hijau, dan energi bersih lainnya. “Energi Terbarukan (Energi Hijau): Pengembangan panas bumi (geothermal), tenaga surya, hidrogen hijau, serta transisi energi bersih,” ucapnya. Pengembangan sektor ini dapat mendukung transisi energi sekaligus membuka peluang investasi baru pada industri pendukungnya. Produktivitas dan Stabilitas Ekonomi Perlu Dijaga Selain menentukan sektor prioritas, Esther menilai pemerintah perlu meningkatkan efisiensi investasi agar tambahan modal dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Salah satu indikator yang dapat diperhatikan adalah Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yakni rasio yang menggambarkan besarnya tambahan modal yang diperlukan untuk menghasilkan tambahan output ekonomi. ICOR yang tinggi menunjukkan bahwa kebutuhan modal relatif besar untuk menghasilkan tambahan output. Karena itu, peningkatan produktivitas menjadi salah satu kunci agar investasi dapat memberikan kontribusi lebih optimal terhadap pertumbuhan ekonomi. “Besarnya investasi diharapkan tidak hanya angka realisasinya saja tetapi seberapa besar kualitas investasi perlu ditingkatkan agar benar-benar menciptakan lapangan pekerjaan sehingga memperkuat kapasitas ekonomi Indonesia,” ungkapnya. Di sisi lain, stabilitas ekonomi juga perlu dijaga untuk mempertahankan kepercayaan investor, khususnya dalam penanaman modal jangka panjang. Esther menyebut sejumlah faktor yang memengaruhi keputusan investasi, antara lain volatilitas inflasi, ketidakpastian nilai tukar, biaya modal, kredibilitas fiskal, kedalaman pasar keuangan, dan kepastian regulasi. “Target pertumbuhan 8 persen membutuhkan akselerasi investasi dan produktivitas yang besar, sementara stabilitas makro sering menuntut kebijakan yang lebih konservatif,” ujar Eshter. Menurutnya, kebijakan ekonomi perlu menjaga keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan ketersediaan pembiayaan produktif. Stabilitas yang terjaga dapat membantu menekan risiko investasi, sedangkan akses pembiayaan yang memadai diperlukan untuk mendukung ekspansi usaha. Ekonomi Belum Optimal Serap Pekerja Formal Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai rendahnya penyerapan tenaga kerja formal di tengah pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi menjadi indikasi bahwa manfaat pertumbuhan belum sepenuhnya dirasakan melalui penciptaan pekerjaan formal yang memadai. “Pertumbuhan ekonomi dalam 12 tahun terakhir ditopang oleh sektor-sektor yang tidak banyak menyerap tenaga kerja secara formal,” ujar Nailul kepada JawaPos.com. Ia mengatakan salah satu yang menjadi perhatian adalah industri manufaktur, yang kontribusinya terhadap perekonomian dinilai mengalami stagnasi. Ia membandingkan kontribusi industri manufaktur pada awal 2000-an yang berada di kisaran 27–30 persen terhadap perekonomian dengan kondisi saat ini yang berkisar 18–20 persen. Menurutnya, melemahnya peran manufaktur turut memengaruhi kemampuan perekonomian dalam menciptakan lapangan kerja formal. Nailul menyebut, pada masa lalu, setiap pertumbuhan ekonomi 1 persen dapat menyerap hingga 400 ribu tenaga kerja. “Saat ini, 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya menyerap 110 ribu tenaga kerja saja dan didominasi oleh sektor informal,” ungkapnya. Program MBG dan Kopdes Berpotensi Perluas Pekerjaan Informal Nailul menilai sejumlah program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) berpotensi memperluas pekerjaan informal apabila tidak disertai penguatan pekerjaan formal. Menurut dia, persoalan yang perlu diperhatikan bukan semata-mata jumlah orang yang bekerja, melainkan juga kualitas pekerjaan, kepastian upah, dan akses terhadap perlindungan sosial. Ia menilai, pekerjaan yang tidak memberikan upah sesuai standar minimum di daerah serta tidak disertai akses memadai terhadap jaminan sosial dapat membuat kesejahteraan pekerja sulit meningkat. “Akibatnya, banyak yang tidak bisa mengakses jaminan sosial pekerja. Jadi kualitas tenaga kerja juga akhirnya buruk secara kesejahteraan,” ujarnya. Pertumbuhan Ekonomi dan Ekspansi Penyerapan Tenaga Kerja Nailul juga mempertanyakan keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi yang dilaporkan dengan kondisi ekspansi perusahaan dan penyerapan tenaga kerja di lapangan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang kuat semestinya mendorong dunia usaha meningkatkan kegiatan produksi dan memperluas kesempatan kerja. Ia juga mempertanyakan seberapa besar investasi melalui pembentukan modal tetap bruto (PMTB) benar-benar menghasilkan tambahan kapasitas produksi di dalam negeri, terutama apabila peningkatan investasi berkaitan dengan impor barang modal yang belum memberikan dampak optimal terhadap aktivitas ekonomi domestik. Pandangan tersebut merupakan penilaian Nailul terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi dan perlu dibedakan dari data resmi mengenai pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).
