China-ASEAN Capai Kemajuan, Kode Etik Laut China Selatan Nyaris Rampung

Manila -

Perdana Menteri China Li Qiang akan mengunjungi Manila , Filipina untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pekan ini, demikian disampaikan Kementerian Luar Negeri China pada Rabu (11/11). Li akan bergabung dengan sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Dikutip dari AFP, China dan Filipina telah lama berselisih terkait klaim teritorial yang saling bertentangan di Laut China Selatan. Kedua negara juga saling melontarkan kritik diplomatik menjelang penyelenggaraan KTT tersebut.

Pada bulan Oktober, Beijing menuduh Manila telah "menciptakan berbagai hambatan" terhadap keikutsertaan China dalam pertemuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang digelar di Filipina pada bulan tersebut. Tuduhan itu dibantah oleh pejabat pertahanan Filipina.

Diplomat tertinggi China, Wang Yi, juga mendesak Filipina untuk mengendalikan para politisinya yang berulang kali "mencemarkan nama baik" Beijing dan melanggar apa yang disebut China sebagai "garis merahnya".

"Melalui pertemuan ini, China berharap dapat memperkuat solidaritas dan saling percaya dengan negara-negara anggota ASEAN," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, kepada wartawan dalam konferensi pers rutin.

"Kami bertujuan memperdalam kerja sama di berbagai bidang, seperti kecerdasan buatan, ekonomi digital, ketahanan energi, konektivitas, serta pengentasan kemiskinan dan pembangunan," tambah Guo.

Trump, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney termasuk di antara para pemimpin dunia yang telah dipastikan akan bertolak ke Manila untuk menghadiri KTT ASEAN pada tanggal 15–18 November beserta rangkaian pertemuan terkait.

Selain China, dua mitra dialog ASEAN lainnya dari kawasan Asia Timur, yakni Jepang dan Korea Selatan, juga akan turut diwakili dalam pertemuan tersebut.

Kode etik China-ASEAN hampir rampung

China dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mulai merundingkan apa yang disebut sebagai Code of Conduct (CoC) atau Kode Etik Laut China Selatan pada tahun 2005. Perundingan ini bertujuan mencegah konfrontasi yang sesekali terjadi di perairan sengketa berkembang menjadi konflik besar yang dapat mengancam perekonomian Asia.

Secara garis besar, kesepakatan tersebut mengatur prinsip pengendalian diri serta mendorong negara-negara terkait untuk menghindari tindakan agresif yang berpotensi memicu bentrokan di jalur perairan strategis yang menjadi salah satu rute perdagangan global utama tersebut.

Setelah bertahun-tahun menjalani perundingan tertutup, yang beberapa kali tertunda akibat meningkatnya ketegangan dan bentrokan di wilayah perairan yang disengketakan, China dan ASEAN pada tahun 2023 sepakat untuk mempercepat proses negosiasi dan menuntaskan pembahasan kesepakatan tersebut pada tahun ini.

Tiga diplomat senior Asia Tenggara yang mengetahui secara langsung jalannya perundingan mengatakan kepada kantor berita Associated Press (AP) bahwa setelah putaran terakhir perundingan tahun ini yang berlangsung bulan lalu, China dan ASEAN secara sementara telah menyepakati sekitar 80 persen dari keseluruhan paragraf yang akan dimuat dalam perjanjian tersebut.

Menurut ketiga diplomat tersebut, sejumlah persoalan utama yang masih menjadi ganjalan meliputi cakupan geografis wilayah yang akan diatur dalam kesepakatan, definisi sejumlah istilah sensitif, serta apakah perjanjian tersebut nantinya akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau tidak.

Ketiganya berbicara dengan syarat identitas mereka dirahasiakan dan tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut karena tidak memiliki kewenangan untuk membahas persoalan tersebut kepada publik.

Perundingan diperkirakan harus berlanjut hingga tahun depan, ketika kepemimpinan ASEAN bergilir ke Singapura. Ketiga diplomat tersebut mengatakan bahwa Filipina, yang memegang keketuaan ASEAN tahun ini, telah menginisiasi lebih banyak pertemuan, setidaknya satu kali setiap bulan. Langkah tersebut secara efektif memberikan lebih banyak waktu bagi para negosiator untuk mencari jalan keluar atas berbagai persoalan yang belum terselesaikan.

China dan Malaysia, yang saat ini mengoordinasikan hubungan ASEAN secara keseluruhan dengan Beijing, bersama-sama memimpin sedikitnya 10 putaran utama perundingan sepanjang tahun ini.

Perkembangan negosiasi mengenai rancangan kesepakatan tersebut, serta insiden-insiden yang masih terus terjadi di Laut China Selatan, diperkirakan akan menjadi agenda penting dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tahunan ASEAN yang akan digelar di Manila mulai akhir pekan ini.

China dan empat negara anggota ASEAN, yakni Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Vietnam, serta Taiwan, telah terlibat dalam sengketa wilayah selama puluhan tahun di jalur perairan yang padat aktivitas pelayaran tersebut. Kawasan ini juga diyakini menyimpan cadangan minyak dan gas di bawah dasar lautnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, konfrontasi antara pasukan penjaga pantai dan angkatan laut China dengan Filipina semakin meningkat, khususnya di sejumlah beting dan gugusan karang yang menjadi wilayah sengketa.

Pada tahun 1988, bentrokan antara pasukan China dan Vietnam terkait sengketa sebuah gugusan karang menewaskan puluhan personel militer Vietnam. Peristiwa tersebut menjadi salah satu insiden paling mematikan yang sejauh ini tercatat dalam konflik di Laut China Selatan.

Mampukah nantinya mencegah insiden?

Julio Amador III, seorang analis geopolitik yang berbasis di Manila, mengatakan bahwa rancangan Kode Etik tersebut mungkin tidak akan sepenuhnya mampu mencegah tindakan agresif di perairan sengketa.

Namun, apabila dikombinasikan dengan langkah-langkah lain, termasuk diplomasi dengan negara-negara asing dan penguatan kemampuan militer, kesepakatan itu dapat membuat pihak-pihak yang berpotensi melakukan agresi berpikir dua kali sebelum bertindak.

"Menahan langkah negara-negara berkekuatan besar membutuhkan upaya yang tidak sedikit," ujar Amador, merujuk pada China.

"Sebagai sebuah negara, kita tidak bisa hanya mengandalkan satu cara. Kita harus memiliki seluruh instrumen yang diperlukan, baik melalui Kode Etik, mengajukan gugatan terhadap China, maupun meningkatkan anggaran belanja militer."

Wilayah yang menjadi sengketa tersebut sejak lama dikhawatirkan menjadi titik api konflik di Asia. Kawasan ini juga telah berkembang menjadi salah satu medan sensitif dalam rivalitas antara Amerika Serikat dan China di kawasan tersebut.

Washington berulang kali menegaskan bahwa pihaknya berkewajiban membela Filipina, sekutu perjanjian tertuanya di Asia, apabila pasukan Filipina mengalami serangan bersenjata, termasuk di wilayah Laut China Selatan.

Namun, China memperingatkan Amerika Serikat agar tidak ikut campur dalam persoalan yang disebutnya sebagai sengketa yang sepenuhnya menjadi urusan negara-negara Asia.

*Editor: Rizki Nugraha

(nvc/nvc)