Jakarta -
"Saya bukan orang yang (suka) sidak, itu biasanya untuk gaya-gayaan. Saya datang untuk memecahkan (masalah), memutuskan. Sebenarnya saya nggak apa-apa kalau nggak dihadiri wartawan," begitu jawaban Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menanggapi pertanyaan jurnalis seusai Rapat Terbatas (Ratas) di Kantor Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (5/11). Wartawan itu menyampaikan ada komentar warganet, sebaiknya lakukan saja inspeksi mendadak (sidak) alih-alih rapat yang terjadwal.
Ratas di Tanah Abang adalah yang kedua dari total 44 kecamatan yang akan dikunjungi, ditargetkan rampung sekitar empat bulan. Sebelumnya, rapat perdana digelar di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Selasa (3/11). Di Kembangan, media memang tidak diundang ke kantor kecamatan, melainkan langsung ke titik peninjauan yang menjadi agenda lanjutannya.
Bagi Pramono, rapat adalah kegiatan internal. Bukan sesuatu yang perlu diumbar atau dipertontonkan. Yang terpenting adalah hasilnya: apakah ditindaklanjuti, dan pada gilirannya membawa manfaat bagi masyarakat.
Di Kembangan, hasilnya cukup konkret. Pembangunan turap Kali Angke sepanjang 2,3 kilometer dilanjutkan. Pelebaran Jalan Joglo Raya sepanjang 2,3 kilometer disetujui, dengan target rampung 2028. TPS 3R Meruya Selatan dibuka untuk kerja sama dengan swasta. Sebagai warga Meruya, saya paham betul betapa lamanya Joglo Raya ditunggu.
Bukan barang baru
Gagasan gubernur turun ke wilayah memang bukan barang baru. Di era Fauzi Bowo ada program berkantor di kelurahan secara bergilir. Pada 2010-2012, saya yang masih CPNS di Biro Tata Pemerintahan beberapa kali ikut mendampingi kegiatan itu.
Agendanya silaturahmi, berbincang dengan warga, memberi arahan kepada pegawai, serta meninjau layanan seperti e-KTP dan layanan publik lainnya. Nuansa seremonial, menurut kesan saya, lebih kental ketimbang substansi. Dengan 267 kelurahan, menjangkau semuanya dalam satu periode jelas berat. Sependek yang saya tahu, hingga akhir masa jabatannya pada 2012, Foke belum sempat menuntaskan safarinya ke seluruh kelurahan.
Adapun yang dijalankan Pramono skalanya berbeda. Dengan 44 kecamatan dan target empat bulan, rencananya lebih realistis. Yang lebih penting, ukurannya bukan suasana, melainkan keputusan.
Kenapa kecamatan?
Hipotesis saya, permasalahan besar di Jakarta sebetulnya akumulasi dari persoalan kecil di lapangan yang tidak tuntas. Maka menyelesaikan masalah di level kecamatan adalah terobosan yang layak dicoba.
Camat, dibantu para lurah, relatif paling tahu urusan di wilayahnya. Mereka birokrat garis depan yang sehari-hari berhadapan dengan warga. Situasinya mirip dengan yang dibahas Michael Lipsky (1980) tentang street-level bureaucracy: paling tahu persoalan, tetapi kendali atas sumber daya dan keputusan ada di tempat lain.
Sebagian persoalan menjadi kewenangan suku dinas kota/kabupaten, atau malah dinas level provinsi. Camat hanya bisa berkoordinasi dengan Sektor/Satuan Pelayanan (perwakilan dinas di kecamatan) atau melapor berjenjang ke wali kota/bupati.
Karena itu, di setiap Ratas dihadirkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik kepala dinas maupun kepala badan, yang relevan dengan isu yang dibahas. Kehadiran gubernur membuat debottlenecking persoalan yang selama ini mampat.
Pergi dan lihat sendiri
Berbeda dengan Kembangan yang dilanjutkan peninjauan lapangan, di Tanah Abang agendanya hanya rapat. Namun ada satu permasalahan yang belum bisa diputuskan, dan gubernur meminta diagendakan peninjauan langsung ke lokasi.
Ini mirip filosofi manajemen Toyota, genchi genbutsu: pergi dan lihat sendiri sebelum memutuskan. Apakah sama dengan blusukan? Sekilas mirip, tapi berbeda. Yang dicari bukan sekadar suasana dan melihat-lihat, melainkan memahami akar permasalahan.
Dalam Toyota Way, genchi genbutsu berpasangan dengan kaizen. Kaizen berarti "perubahan menjadi lebih baik", yaitu perbaikan kecil yang berkelanjutan, bukan satu lompatan besar. Perbaiki bertahap, ukur hasilnya, perbaiki lagi. Terus seperti itu. Dalam semangat kaizen, perbaikan juga idealnya datang dari mereka yang di garis depan. Artinya, camat dan lurah perlu diberi ruang mengusulkan penyempurnaan, bukan sekadar menerima arahan.
Pekerjaan rumahnya
Maka penting bagi gubernur untuk terus memantau tindak lanjut dan keberhasilannya. Boleh jadi ada laporan yang menyatakan siap dikerjakan pada saat Ratas, tetapi kenyataannya sulit diimplementasikan di lapangan.
Ratas Kecamatan baru berjalan dua kali. Sembari mendatangi kecamatan berikutnya, proses kaizen di kecamatan yang sudah dikunjungi harus terus berjalan dan ada yang mengawal. Jika itu berjalan baik, saya berharap wajah Jakarta bisa berubah lebih baik dalam waktu yang tidak terlalu lama.
M Shendy Adam Firdaus. Kepala Bidang Komunikasi Publik Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta
(isa/isa)
