Antalya -
Indonesia mendesak agar pendanaan iklim global diberikan secara lebih adil, terutama bagi negara-negara berkembang dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki. RI menilai upaya pengurangan emisi atau mitigasi perubahan iklim harus diimbangi dengan dukungan pendanaan hingga transfer teknologi.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono dalam peluncuran resmi Second Global Stocktake (GST-2) di COP31, Rabu (18/11). Di hadapan delegasi negara anggota Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), Diaz menyoroti ketimpangan dalam pelaksanaan aksi iklim global.
Menurutnya, peningkatan emisi belum diikuti dengan kemudahan akses pendanaan dan dukungan teknis bagi negara berkembang.
"Kemajuan aksi iklim global masih belum merata. Emisi terus meningkat, sementara akses terhadap pendanaan iklim dan sarana implementasi masih menjadi tantangan besar bagi negara-negara berkembang. Kondisi ini menegaskan perlunya mempercepat aksi iklim sekaligus memastikan tersedianya dukungan yang memadai untuk melaksanakannya," kata Diaz dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).
Dia menjelaskan Global Stocktake merupakan mekanisme evaluasi kolektif setiap lima tahun yang diamanatkan dalam Perjanjian Paris (Paris Agreement). Mekanisme ini digunakan untuk mengukur perkembangan aksi iklim dunia dalam mencapai target pembatasan kenaikan suhu bumi.
Indonesia, kata Diaz, telah menggunakan hasil evaluasi Global Stocktake pertama (GST-1) sebagai salah satu masukan dalam penyusunan Second Nationally Determined Contribution (Second NDC).
Namun, dia menilai tindak lanjut hasil evaluasi tersebut masih lebih banyak berfokus pada upaya mitigasi atau pengurangan emisi. Sementara itu, aspek pendanaan dan sarana implementasi lainnya dinilai belum mendapat perhatian yang seimbang.
"Hasil GST-1 telah menjadi salah satu masukan dalam penyusunan NDC Kedua Indonesia. Namun, tindak lanjutnya masih lebih banyak menitikberatkan pada aspek mitigasi, sementara pendanaan dan sarana implementasi lainnya mendapatkan perhatian yang relatif lebih sedikit," ujarnya.
Indonesia Minta GST-2 Perhatikan Keadilan Iklim
Kemudian, Diaz berharap proses GST-2 menjadi momentum untuk memperbaiki ketimpangan tersebut. Indonesia mendorong agar evaluasi aksi iklim global tidak hanya menitikberatkan pada mitigasi, tetapi juga memperhatikan adaptasi, pendanaan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas.
Menurutnya, seluruh aspek tersebut perlu dijalankan dengan memperhatikan prinsip Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC), yakni tanggung jawab bersama dengan mempertimbangkan perbedaan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing negara.
"Indonesia berharap GST-2 dapat memberikan perhatian yang seimbang terhadap aspek mitigasi dan adaptasi, pendanaan, transfer teknologi, serta peningkatan kapasitas, dengan tetap memperhatikan prinsip common but differentiated responsibilities and respective capabilities," jelas Diaz.
Peluncuran GST-2 menjadi langkah awal bagi komunitas internasional untuk memetakan kesenjangan pelaksanaan aksi iklim secara menyeluruh.
Bagi Indonesia, keberhasilan evaluasi tersebut tidak cukup hanya diukur dari peningkatan target pengurangan emisi yang tertuang dalam dokumen komitmen iklim. Dukungan nyata berupa pendanaan, alih teknologi, dan penguatan kapasitas juga harus tersedia agar negara berkembang dapat menjalankan aksi iklim secara berkelanjutan.
(azh/idh)