Dipecat Polri, Irjen Ahrie Sonta Dinyatakan Lakukan Perbuatan Tercela

Jakarta -

Polri memecat Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik terkait kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ahrie Sonta terbukti melakukan perbuatan tercela.

"Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan, yang pertama sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar ditanyakan sebagai perbuatan tercela," kata Kadiv Humas Polri Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir usai sidang etik Ahrie Sonta di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

Isir mengatakan Ahrie Sonta mengajukan banding atas putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) itu. Isir mengatakan banding ini akan diperiksa oleh Polri.

"Terduga pelanggar AS sesuai dengan haknya, dalam menanggap putusan sidang telah menyatakan banding. Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya akan diperiksa majelis di tingkat banding," jelasnya.

Sebelumnya, Polri menjatuhkan vonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan Ahrie Sonta dari kedinasan Polri. Ahrie Sonta terbukti melakukan pelanggaran.

"Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri," kata Isir.

Kasus Penyadapan Prabowo

Sebagai informasi, Ahrie Sonta ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/11). Selain Ahrie, dua perwira tinggi lainnya juga dijerat status tersangka, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Dalam perkembangannya, penyidik kemudian menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut bahwa para tersangka terindikasi menyadap orang nomor satu di Indonesia tersebut.

"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," kata Komjen Asep Safrudin saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).

Selain pada Prabowo, para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap tokoh politik lainnya. Ada juga dugaan penyadapan ilegal terhadap jurnalis hingga pengusaha.

"Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," ungkap Asep.

Penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut diduga berlangsung sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026.
Penyadapan dilakukan tanpa dasar penegakan hukum yang sah, dan para tersangka diduga sempat berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatannya.

(lir/rfs)