JawaPos.com - Mabes Polri memastikan bahwa Brigjen Pol TK sudah menjalani pemeriksaan oleh Divisi Propam (Divpropam) terkait dengan kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto. Langkah itu dilakukan setelah Polri mengurai peran masing-masing tersangka dalam kasus tersebut.
”Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri,” ungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir melalui keterangan resmi pada Jumat (13/11).
Keterangan jenderal bintang satu Polri itu penting untuk mengungkap secara utuh kasus yang kini ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri. Sesuai komitmen, Polri tidak pandang bulu dalam penanganan kasus tersebut.
”Kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau brigadir jenderal polisi,” imbuh Isir.
Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membongkar peran 4 tersangka dalam kasus itu. Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang saat itu masih berperan sebagai kapolri memberikan perintah dan menentukan target penyadapan. Perintah itu disampaikan secara lisan dan melalui pesan WhatsApp kepada Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.
”Serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan. Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” kata Suyudi di hadapan pimpinan dan anggota Komisi III DPR.
Sementara itu, tersangka Irjen Pol Slamet Uliandi yang bertugas sebagai Kepala Divisi TIK (Divtik) Polri pada 2021-2026 berperan sebagai dewan penasihat Monitoring Center (MC) Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari kabagmon.
”Berupa laporan harian serta laporan analisis (yang dilaporkan) kepada Jenderal LSP (Listyo Sigit),” imbuhnya.
Kemudian tersangka Irjen Pol Eko Hadi Santoso yang bertugas sebagai pelaksana tugas (Plt) kabagmon pada 5 Desember 2024-7 Oktober 2025 diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Irjen Pol Slamet Uliandi atas arahan dari Listyo Sigit.
