Jakarta, CNN Indonesia --
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bakal menyidangkan laporan terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan sidang etik ini rencananya digelar pada Senin (23/11). Ia menjelaskan terdapat empat aduan yang akan dibahas dalam sidang tersebut.
"Benar. Kami mulai sidangkan pada hari Senin. Ada empat pengaduan yang akan kami sidangkan terkait dengan perkara itu," kata Heddy saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (18/11).
DKPP sebelumnya menerima total lima aduan terkait persoalan ini. Namun, Heddy menjelaskan pada sidang nanti hanya digelar untuk empat aduan lantaran satu aduan lain belum memenuhi syarat
"Tidak ditolak, tapi belum memenuhi syarat (BMS). Paham ya. Kayaknya pengaduan dari mahasiswa," ujarnya.
Senada, Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menjelaskan terhadap empat aduan yang akan dilanjutkan ke tahap persidangan sudah memenuhi verifikasi materiel.
"Sampai saat ini ada 4 aduan terkait yang telah memenuhi syarat materiel dan menjadi perkara yang akan disidangkan dalam waktu dekat," ucap Raka Sandi melalui pesan singkat.
[Gambas:Video CNN]
Raka menyebut sidang etik digelar secara terbuka untuk umum. Menurutnya, sesuai dengan pedoman sidang DKPP yang menyatakan sidang dapat disaksikan secara terbuka, kecuali jika perkara sidang terkait dengan dugaan pelanggaran asusila.
"Betul. Terbuka [sidang etik]," kata Raka Sandi.
Raka menjelaskan proses persidangan akan berjalan seperti pada umumnya. Dimulai dari pembacaan aduan oleh pengadu, meminta jawaban para teradu, meminta keterangan pihak terkait, hingga melakukan pembuktian.
"Sebagaimana persidangan yang telah berjalan selama ini pada pokoknya akan ada pembacaan aduan pengadu, jawaban para teradu, keterangan pihak terkait/ahli/saksi, dan pembuktian. Termasuk pendalaman. Pada garis besarnya demikian," ucapnya.
Sebelumnya, DKPP menerima lima aduan yang ditujukan kepada anggota KPU dan Bawaslu terkait proses pencalonan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 terhadap KPU RI.
Aduan pertama diajukan oleh Azhar Sidiq S. dan Muhamad Afghan Ababil dari Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) melalui Nomor 038/01-08/SET-02/X/2026 pada Kamis (8/10). Kemudian, aduan kedua disampaikan oleh Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna dari Yayasan Dewi Keadilan yang diberikan tanda terima Nomor 039/01-08/SET-02/X/2026 pada Jumat (9/10).
Beberapa hari setelah dua aduan tersebut, DKPP kembali menerima dua aduan pada Selasa (13/10). Aduan pertama disampaikan oleh dua orang pengacara Novi Manaban dan Paman Nurlette melalui Nomor 041/02-12/SET-02/X/2026. Pada saat yang sama, aduan kedua dilayangkan oleh Ibnu Jandi melalui Nomor 044/02-13/SET-02/X/2026.
Kemudian, satu aduan terakhir berasal dari berbagai organisasi, di antaranya adalah Brahma Aryana (Sekjen KIPP), Ansufri Sambo (Plt. Ketua Umum Partai Ummat), Muhammad Sadiq (Plt. Sekjen Partai Ummat), Denny Indrayana (pengacara), Moeryono Aladin (FPP TNI), dan Soenarko (FPP TNI). Aduan yang diregistrasi dengan tanda terima Nomor 045/01-14/SET-02/X/2026 mengadukan Ketua dan seluruh Anggota KPU RI.
Aduan terakhir diajukan mantan Wamenkumham Denny Indrayana yang juga jadi salah satu penggugat ijazah Gibran di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam aduannya, Denny dkk menuding KPU melakukan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Dia mengungkit perdebatan antara Anggota Komisi II DPR dengan mantan Ketua KPU Hasyim soal pasal itu.
(knf/fra)