Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan peluang UU Perampasan Aset menjadi alat kekuasaan hingga pemerasan aparat penegak hukum telah tertutup.
Pernyataan itu disampaikan Habib usai rapat pleno pengesahan tingkat satu RUU tersebut di Komisi III DPR, Rabu (18/11). Rapat dipimpin langsung Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
"Hal lain juga dipertegas kekhawatiran masyarakat terkait dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum sudah kita proteksi, Pak Dasco, semua sehingga peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan, Insya Allah sudah tertutup," kata Habib.
Politikus Partai Gerindra itu juga menyebut UU Perampasan Aset akan menjadi kabar baik bagi para korban investasi dan perdagangan saham bodong. Sebab, menurut dia, para korban akan langsung bisa menerima ganti rugi dari penyitaan aset para pelaku.
"Dengan undang-undang perampasan aset ini, para korban investasi masal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut," ujarnya.
Sementara, pada kesempatan itu, Dasco mengatakan RUU Perampasan Aset selanjutnya akan dibawa ke Paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang. Sesuai jadwal, rapat paripurna DPR akan digelar pada Kamis (19/11).
Menurut Dasco, pembahasan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah melalui 87 kali rapat untuk menyerap aspirasi masyarakat sejak September 2025. Rapat mengundang praktisi hukum, kelompok advokat, hingga mahasiswa.
"Sehingga alhamdulillah pada hari ini sudah diselesaikan finalisasi rancangan undang-undang tindak pidana perampasan aset tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya," katanya.
Sebanyak delapan atau seluruh fraksi di Komisi III DPR menyepakati RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
Kesepakatan itu diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu RUU tersebut di Komisi III DPR, yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Rabu (18/11).
Rapat turut dihadiri perwakilan pemerintah, yakni Wakil Menteri Hukum Eddward Sharief Omar Hiariej atau Eddy Hiariej.
"Hadirin yang kami hormati, kami minta persetujuan anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah, apakah naskah RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua yaitu pengambilan keputusan yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat?" kata Dasco.
"Setuju," jawab peserta rapat kompak.
(thr/wis)