Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Eks Menag Yaqut Tegaskan Keselamatan Jemaah jadi Pertimbangaan Penyelenggaraan Haji 2023-2024

Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas siap berikan keterangan dalam sidang kasus dugaan korupsi kuota haji, menegaskan keselamatan jemaah sebagai prioritas.

Jawa Pos 2 menit baca 0 komentar
Eks Menag Yaqut Tegaskan Keselamatan Jemaah jadi Pertimbangaan Penyelenggaraan Haji 2023-2024
Foto: Jawa Pos

JawaPos.com - Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut menyatakan, persoalan keselamatan jemaah jadi pertimbangan dalam penyelenggaran haji yang dipersoalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia menegaskan, dirinya siap memberikan keterangan dalam pemeriksaan terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Rabu (18/11).

"Saya siap menjelaskan keputusan yang menjadi kewenangan saya, informasi yang saya terima saat itu, dan alasan kebijakan tersebut diambil. Keselamatan jemaah menjadi pertimbangan utama saya dalam penyelenggaraan haji," kata Yaqut di sela-sela menjalani persidangan di PN Jakpus.

Yaqut menegaskan, aspek keselamatan jemaah menjadi salah satu pertimbangan mendasar dalam menentukan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji. Karena itu, persoalan keterbatasan kapasitas layanan serta kepadatan di kawasan Mina dan Muzdalifah perlu dilihat sebagai bagian dari konteks pengambilan keputusan.

"Persoalan kapasitas layanan dan kepadatan di Mina dan Muzdalifah saya rasa perlu dijelaskan secara konkret. Saya berharap penjelasan saya diperiksa bersama seluruh dokumen dan keterangan lain agar perkara ini dapat dinilai secara utuh," tegasnya.

Yaqut juga ingin agar proses hukum yang melilitnya tidak hanya berfokus pada keputusan pembagian kuota, tetapi turut menguji alasan kebijakan, pelaksanaan administrasi, serta dugaan transaksi yang menjadi materi perkara. Menurutnya, masing-masing persoalan tersebut perlu diperiksa berdasarkan fakta dan bukti yang relevan.

Yaqut menilai, persoalan pembagian kuota tambahan juga harus dilihat dari sisi kepentingan jemaah yang telah lama menunggu kesempatan berangkat ke Tanah Suci.

"Saya memahami harapan jemaah yang sudah lama menunggu. Karena itu, alasan kebijakan dan dampaknya perlu dijelaskan dengan data. Saya bersedia menjelaskan keputusan yang memang saya ambil, tanpa mengabaikan pertanyaan mengenai kesempatan berangkat dan keadilan antrean," jelas Yaqut.

Sementara persoalan dugaan penerimaan fee percepatan kuota haji, Yaqut kembali membantah pernah menginstruksikan pengumpulan uang maupun menerima dana yang diduga berkaitan dengan praktik tersebut.

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.