JawaPos.com – Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, membantah pernah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menegaskan, kehadirannya di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (3/6) malam merupakan inisiatif pribadi, bukan karena ditangkap dalam sebuah operasi penindakan.
Silmy menyampaikan bantahan tersebut saat menghadiri persidangan lanjutan perkara dugaan korupsi pemerasan terkait izin tinggal warga negara asing (WNA) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/11).
"Tidak pernah ada OTT, dan itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)," kata Silmy Karim.
Pernyataan Silmy tersebut diperkuat oleh penasihat hukumnya, Soleman B. Ponto. Ia menyebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK telah mengakui bahwa kliennya tidak pernah menjadi sasaran operasi tangkap tangan dalam perkara tersebut.
Pengakuan itu, lanjut Soleman, tertuang dalam tanggapan JPU terhadap nota perlawanan atau eksepsi yang diajukan pihak Silmy.
"Poinnya adalah JPU mengakui sendiri bahwa tidak ada operasi tangkap tangan terhadap Pak Silmy," ucap Soleman.
Soleman menjelaskan, dalam tanggapannya, JPU menyatakan tidak terdapat peristiwa tangkap tangan terhadap Silmy selaku terdakwa. Namun, jaksa menilai ketiadaan OTT tersebut tidak menghalangi proses penuntutan dalam perkara dugaan pemerasan izin tinggal WNA.
Menurutnya, pengakuan JPU itu menjadi penting karena selama ini pemberitaan mengenai penanganan perkara tersebut seolah-olah menggambarkan Silmy sebagai salah satu pihak yang ikut terjaring OTT KPK.
Ia menilai terdapat pergeseran fokus dalam konstruksi perkara yang disampaikan kepada publik. Awalnya, kasus tersebut banyak dikaitkan dengan operasi tangkap tangan, tetapi kini penuntutan terhadap Silmy lebih menitikberatkan pada dugaan pemerasan.
