Fakta Terbaru Penanganan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Jakarta, CNN Indonesia --

Kasus dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal informasi elektronik yang menjerat mantan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo cs terus bergulir. Sejumlah nama terseret dan sudah memberikan penjelasan atas informasi yang beredar.

CNNIndonesia.com merangkum perkembangan terkini dari penanganan kasus yang sedang bergulir di kepolisian tersebut.

Status hukum 2 eks kapolri

Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Pol Asep Safrudin, membantah informasi yang beredar di media sosial perihal penetapan tersangka terhadap dua mantan Kapolri yakni Tito Karnavian dan Idham Azis dalam kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.

"Infonya tidak benar," ujar Asep saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Minggu (8/11).

Dalami dugaan makar

Bareskrim Polri mengaku tengah mendalami dugaan makar dalam kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut. Hal ini sekaligus menindaklanjuti informasi yang berkembang di ruang publik.

"Tim terus bekerja untuk mendalami dan menelusuri terkait dugaan makar tersebut," kata Asep seperti diberitakan detikcom, Minggu (8/11).

Dugaan makar sebelumnya sempat disampaikan sejumlah pihak, termasuk oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi hingga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra.

"Saya pikir itu adalah suatu tindakan yang ilegal, dan mengarah ke tindakan yang makar. Itu saja," kata Herindra saat menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/11).

10 eks Kapolri temui Prabowo

Di tengah penanganan kasus tersebut, Presiden Prabowo menerima kunjungan 10 mantan Kapolri di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (8/11).

Para mantan pimpinan tertinggi kepolisian itu terdiri dari Roesmanhadi, Roesdihardjo, Surojo Bimantoro, Da'i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian yang saat ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Tak ada jenderal purnawirawan Idham Azis dalam pertemuan tersebut. Idham menjabat sengaja kapolri sebelum Listyo.

Dikutip dari keterangan resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Prabowo dan mantan kapolri tersebut bertukar pandangan mengenai isu terkini.

[Gambas:Video CNN]

Perlindungan saksi

Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan dari Polri berkaitan dengan permintaan perlindungan terhadap enam (6) orang saksi kasus dugaan penyadapan ilegal.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas, tidak bisa memberikan informasi perihal enam saksi yang dimintakan perlindungan tersebut.

"Kami masih melakukan penelaahan," kata Susi, Minggu (8/11). 

Sampai saat ini belum ada keputusan terhadap permohonan Polri tersebut. Susi menyatakan per Minggu (8/11) pihaknya masih melakukan penelaahan.

Suara Bahlil

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, turut bersuara karena diisukan terlibat dalam kasus ini. Bahlil mengaku kaget karena dikait-kaitkan dengan tindak pidana ini.

Bahlil membantah informasi yang menyebut dirinya mengikuti rapat bersama para terduga pelaku tepat sebelum penangkapan.

Menurutnya, para pihak yang menyebarkan isu tersebut telah memanfaatkan ruang demokrasi dengan kebablasan.

"Gimana saya ikut penyadapan presiden, saya saja disadap," ucap Bahlil membela diri saat pidato di acara pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Maluku, Ambon, Sabtu (7/11).

Bahlil mendukung penuh aparat penegak hukum untuk menuntaskan persoalan-persoalan yang terjadi berkaitan dengan penyadapan ini.

Ia pun mengaku akan melayangkan somasi kepada para pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan informasi mengenai dirinya. Jika nanti somasi tersebut tak direspons, Bahlil bilang akan menempuh jalur hukum.

"Yang mau bikin macam-macam, macam-macam, macam-macam gitu lho. Abu leke (omong kosong) kelas tinggi lagi ini. Saya sudah tahu orang-orang itu, saya sudah tahu. Kalian pikir saya orang kampung enggak ngerti? Aku paham," katanya.

Empat tersangka

Listyo Sigit Prabowo bersama Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi ditetapkan Bareskrim sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal yang bermuatan informasi elektronik.

Listyo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi sudah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Kelapa Dua Depok, Jawa Barat. Sedangkan Slamet tidak dilakukan penahanan karena sedang sakit.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 258 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara selama 10 tahun, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman penjara selama 6 tahun, dan Pasal 31 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman penjara selama 8 tahun.

(thr/thr/ryn)