JawaPos.com - Pelaku industri rokok elektronik atau vape meminta pemerintah tetap membedakan produk yang beredar secara legal dengan vape yang disalahgunakan untuk peredaran narkotika.
Mereka khawatir kebijakan pelarangan secara menyeluruh menyusul perkembangan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) justru berdampak pada keberlangsungan usaha, sekitar 100 ribu tenaga kerja, hingga penerimaan negara.
Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Budiyanto mengatakan, penanganan penyalahgunaan vape untuk narkotika perlu dilakukan secara tegas. Namun, kebijakan tersebut diharapkan tidak serta-merta menyamaratakan seluruh produk rokok elektronik dengan praktik penyalahgunaan yang melibatkan zat terlarang.
Menurut dia, penyamarataan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi keliru terhadap pelaku usaha yang selama ini menjalankan kegiatan bisnis sesuai ketentuan.
“Apabila produk legal terus keliru diasosiasikan dengan narkotika padahal ini penyalahgunaan, maka pelaku usaha legal yang mematuhi aturan ikut menanggung dampaknya,” ujar Budiyanto, Rabu (11/11).
Ia menilai, ketidakjelasan arah kebijakan dapat menciptakan tekanan bagi industri yang sudah terbentuk. Dampaknya bukan hanya dirasakan perusahaan, melainkan juga pekerja yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas industri rokok elektronik.
“Dalam jangka menengah, kekeliruan menyamaratakan vape legal dengan vape ilegal dapat menciptakan ketidakpastian dan memberikan tekanan bagi pelaku usaha yang telah menjalankan kegiatannya sesuai ketentuan,” jelasnya.
APVI Minta Kebijakan Vape Tidak Disamaratakan
Budiyanto menilai keberhasilan kebijakan pengendalian vape seharusnya tidak semata-mata diukur dari luasnya pembatasan yang diberlakukan. Hal yang lebih penting adalah kemampuan pemerintah mencegah penyalahgunaan, melindungi masyarakat, serta menindak pihak yang terbukti terlibat dalam peredaran narkotika.
Karena itu, penataan industri rokok elektronik legal diharapkan tetap berjalan secara proporsional. APVI juga menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan vape untuk narkotika.
“Posisi APVI jelas: tegas terhadap narkotika, ketat dalam perlindungan anak, dan kebijakan harus proporsional terhadap industri legal,” kata Budiyanto.
