JawaPos.com - Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI dinilai tidak memengaruhi keabsahan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Lembaga kajian independen Swarna Dwipa Institute (SDI) menyebut konstitusi telah mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong.
Melalui kajian yang melibatkan peneliti lintas disiplin, SDI membahas sejumlah aspek terkait keputusan Gibran, mulai dari hukum tata negara, etika kepemimpinan, komunikasi politik, hingga dampaknya terhadap perekonomian.
SDI berpandangan, pengunduran diri tersebut justru dapat membantu menjaga stabilitas dan dinamika politik nasional.
Dari perspektif hukum tata negara, SDI menilai keputusan seorang wakil presiden untuk mengundurkan diri merupakan tindakan yang dijamin konstitusi. Langkah tersebut tidak serta-merta membatalkan hasil Pilpres yang telah menetapkan pasangan presiden dan wakil presiden sebagai satu paket.
Peneliti Hukum Tata Negara Swarna Dwipa Institute, Tohenda mengatakan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 telah mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan.
“Konstitusi kita sangat resilien dan telah mengantisipasi skenario ini melalui Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Presiden berwenang mengajukan dua nama calon pengganti kepada MPR, dan mekanisme penetapannya diproses di DPR/MPR dalam jangka waktu maksimal 60 hari. Semua berjalan dalam koridor hukum yang jela,” kata Tohenda.
Ia menambahkan, masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan proses tersebut selama seluruh tahapan dijalankan berdasarkan ketentuan konstitusi.
“Oleh karena itu kami dari SDI berpendapat segala sesuatu yang dilakukan menurut aturan kostitusi negara Indonesia tidak perlu dikhawatirkan, karena negara dan undang undang menjamin pelaksanaan hal tersebut,” imbuh Tohenda.
SDI juga menyoroti mekanisme penyampaian pengunduran diri Gibran kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Lembaga tersebut menilai penyampaian surat kepada MPR merupakan bagian dari prosedur resmi ketatanegaraan.
Peneliti Kebijakan Publik sekaligus Pengamat Komunikasi Politik yang juga Founder Swarna Dwipa Institute, Frans Immanuel Saragih, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap mekanisme kelembagaan dalam proses tersebut.
