JawaPos.com – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI dinilai tidak serta-merta menyelesaikan persoalan hukum terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan yang sebelumnya dibatalkan Mahkamah Agung (MA).
Aliansi Advokat untuk Konstitusi dan Supremasi Indonesia (Advokat Aksi) menegaskan, keputusan Gibran melepaskan jabatan politiknya harus dipisahkan dari persoalan pertanggungjawaban hukum atas proses penerbitan maupun penggunaan dokumen pendidikan yang menjadi dasar administrasi pencalonannya.
"Putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Putusan pengadilan harus mempunyai akibat hukum," kata Juru Bicara Utama Advokat Aksi, Yopis Piternalis dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (12/11).
Dia menilai, persoalan yang kini harus menjadi perhatian bukan sebatas perdebatan mengenai kelengkapan dokumen pendidikan, melainkan juga menyangkut kepastian hukum, pelaksanaan putusan pengadilan, dan tanggung jawab pejabat negara.
Dalam menyampaikan sikapnya, ia turut menyoroti pada dua putusan peradilan. Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing.
Namun, dalam pertimbangannya MK yang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai keberadaan ijazah, sertifikat, maupun diploma luar negeri dalam bentuk fisik yang dapat menjadi dasar penerbitan penyetaraan pendidikan setingkat SMA/SLTA sebagaimana dipersyaratkan undang-undang.
Kedua, Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026. Melalui putusan tersebut, MA mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan judex facti, kemudian mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
Dalam amar putusan tersebut, MA menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. MA juga memerintahkan pihak tergugat untuk mencabut surat keterangan tersebut.
Ia menekankan, pertimbangan MA yang menyebut persoalan pelanggaran administrasi dalam perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pihak yang berkompetisi dalam pemilihan umum. Lebih jauh, perkara itu dinilai menyangkut kepentingan bangsa Indonesia, terutama terkait penegakan aturan pencalonan wakil presiden.
