Wapres Gibran Rakabuming menjenguk anak-anak diduga korban keracunan makanan di Kabupaten Batang, Senin (28/9). (BPMI Setwapres/Antara)
JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dinilai hanya mengulur waktu perihal rencana dirinya melakukan upaya hukum di PTUN, usai mengatakan berniat mengundurkan diri ke Presiden Prabowo, Selasa (10/11) kemarin. Hal ini karena proses pemakzulan di DPR dinilai tidak perlu menunggu langkah hukum lanjutan, mengingat sudah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konsitusi (MK), terkait ketidakabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menjelaskan, proses politik di DPR tidak memiliki keterkaitan dengan proses hukum di PTUN. Menurut Bivitri, dengan adanya putusan MA, maka sudah dapat dijadikan sebagai salah satu landasan bagi DPR dalam menggunakan hak menyatakan pendapat terkait dugaan pelanggaran yang menjadi dasar proses pemakzulan.
"Tidak ada hubungannya (proses hukum di PTUN dengan usulan hak menyatakan pendapat-Red). Kan yang terjadi di DPR proses pemakzulan itu berdasarkan Pasal 7B Undang-Undang Dasar," kata Bivitri kepada JawaPos.com, Rabu (11/11).
Bivitri menegaskan, putusan MA soal surat keterangan (suket) terkait pendidikan Gibran telah berkekuatan hukum tetap, karena merupakan putusan kasasi atas perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan demikian, tidak tersedia lagi upaya hukum biasa untuk mengubah putusan tersebut.
"Nah, putusan yang harus diketahui adalah putusan Mahkamah Agung itu enggak bisa diapa-apain lagi. Itu putusannya sudah putusan kasasi dari PTUN," tegasnya.
Bivitri kemudian merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 24 Tahun 2024. Berdasarkan putusan tersebut, lanjut dia, putusan kasasi MA tidak dapat diajukan peninjauan kembali (PK) oleh pihak tergugat, dalam hal ini pemerintah.
Karena itu, Bivitri menilai wacana pengajuan PK melalui kementerian terkait sebagaimana disampaikan Gibran tidak dapat mengubah status hukum putusan kasasi tersebut. Dia menegaskan, putusan itu sudah final dan mengikat sehingga tidak bisa kembali dipersoalkan melalui mekanisme tersebut.
"Jadi, kalau tadi saya sempat lihat videonya, Gibran bilang mau nyuruh Kemendikbudristek untuk mengajukan peninjauan kembali, itu sudah enggak boleh tuh menurut putusan MK. Jadi itu sudah final dan mengikat putusan kasasinya," cetusnya.
Lebih lanjut, Bivitri menyebut pengajuan gugatan baru ke PTUN dengan objek perkara yang sama juga tidak dapat dilakukan. Dia menjelaskan, terdapat prinsip ne bis in idem yang melarang suatu perkara dengan objek yang sama kembali diajukan setelah sebelumnya diputus dan berkekuatan hukum tetap.
"Nah, jadi dengan itu, maka menurut saya proses pemakzulan tetap bisa dilakukan menurut Pasal 7B. Udah, enggak ada hubungannya. Kalau Gibran mau nyoba PK, silakan. Tapi kan ini kan keputusan politik. Kalau DPR-nya mau, pakai putusan MA yang sudah ada sekarang plus putusan MK, itu sudah sangat kuat untuk menyatakan pendapat soal pemakzulan," paparnya.
Pernyataan senada disampaikan pakar hukum tata negara Feri Amsari. Ia menilai, DPR tidak perlu menunggu putusan PTUN untuk menghadapi proses politik hak menyatakan pendapat terkait wacana pemakzulan dirinya.
Feri menjelaskan, MA merupakan puncak kekuasaan kehakiman. Sementara itu, PTUN berada dalam lingkungan peradilan di bawah MA. Karena itu, putusan PTUN tidak dapat digunakan untuk membatalkan putusan MA.
"Ya untuk apa menunggu putusan PTUN? Bukankah Mahkamah Agung adalah puncak kekuasaan peradilan? PTUN itu di bawah Mahkamah Agung, jadi kalaupun ada putusan PTUN yang berbeda, dia tidak bisa menganulir putusan Mahkamah Agung karena itu terbalik, gitu ya," ujar Feri.
Menurut Feri, permintaan waktu oleh Gibran untuk kembali menempuh proses hukum di PTUN justru menimbulkan pertanyaan mengenai tujuan langkah tersebut. Dia menilai, langkah itu berpotensi menjadi upaya untuk memperpanjang waktu atau membuka peluang melalui jalur hukum lain.
