Putri Zulhas Sebut 10 Anggota Fraksi PAN Ikut Usul HMP

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Putri Zulkifli Hasan mengatakan sebanyak 10 anggota Fraksi PAN turut serta dalam usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Keikutsertaan tersebut merupakan bagian dari dinamika politik dan pelaksanaan fungsi konstitusional DPR dalam merespons persoalan ketatanegaraan yang tengah berkembang.

Dalam keterangan tertulisnya Putri mengatakan bahwa Fraksi PAN memandang penggunaan hak-hak konstitusional DPR merupakan bagian penting dalam menjalankan fungsi kelembagaan parlemen. Oleh karena itu, setiap langkah politik yang ditempuh harus tetap mengacu pada mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Tadi diwakilkan Ketua Fraksi PAN MPR RI Pak Sudding. Sebanyak 10 anggota Fraksi PAN ikut dalam usulan Hak Menyatakan Pendapat ini. Kami memandang bahwa persoalan yang berkembang perlu disikapi melalui mekanisme konstitusional yang tersedia di DPR," kata Putri.

Putri menegaskan bahwa HMP merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang penggunaannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, prosesnya harus berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan mekanisme kelembagaan.

Menurutnya, DPR memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengawasan serta memastikan bahwa setiap persoalan ketatanegaraan memperoleh ruang pembahasan yang semestinya.

"Pada prinsipnya, kami ingin seluruh proses berjalan sesuai aturan. Setiap hak konstitusional anggota DPR harus dihormati, dan setiap tahapan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku," tambahnya.

Putri juga menekankan pentingnya menjaga agar dinamika politik yang berkembang tetap berada dalam koridor demokrasi dan konstitusi. Menurutnya, supremasi hukum dan penghormatan terhadap mekanisme ketatanegaraan harus menjadi landasan dalam menyikapi setiap persoalan nasional.

Fraksi PAN, lanjut Putri, akan terus mencermati perkembangan pembahasan usulan HMP serta mengikuti proses kelembagaan yang berlangsung di DPR RI.

Ia berharap setiap proses yang berjalan dapat memberikan kepastian dan menjadi bagian dari upaya menjaga kehidupan demokrasi serta konstitusi di Indonesia.

(tim/sur)