JawaPos.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap akan mendapatkan tunjangan hingga tanggungan biaya rumah tangganya usai mengundurkan diri dari jabatannya. Ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang.
Hak tersebut mencakup uang pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir, tunjangan, biaya rumah tangga, hingga seluruh biaya perawatan kesehatan bagi dirinya dan keluarga.
Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam aturan tersebut, bekas wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya tetap memperoleh hak keuangan dan fasilitas negara.
Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 menyebutkan, presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Besaran pensiun pokok yang diterima mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Tidak hanya pensiun, Pasal 7 juga mengatur sejumlah tunjangan dan fasilitas tambahan bagi bekas wakil presiden. Hak tersebut meliputi tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.
Selain itu, bekas wakil presiden juga mendapatkan biaya rumah tangga yang berkaitan dengan penggunaan air, listrik, dan telepon. Negara turut menanggung seluruh biaya perawatan kesehatan bagi mantan pejabat tersebut beserta keluarganya.
Fasilitas lainnya diatur dalam Pasal 8. Bekas wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak mendapatkan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.
Negara juga menyediakan sebuah kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya. Dengan demikian, fasilitas yang diterima tidak hanya berupa uang pensiun, tetapi juga mencakup kebutuhan tempat tinggal dan transportasi.
Mengenai waktu pencairan, Pasal 9 mengatur bahwa pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan perawatan kesehatan mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
