JawaPos.com - Kasus dugaan penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi Polri menuai sorotan tajam.
Praktik ini dinilai sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan negara akibat menguatnya cengkeraman deep state atau "negara di dalam negara".
Isu tersebut mengemuka dalam diskusi publik sekaligus pemutaran film dokumenter bertajuk "Tangan Jahat: Musuh Nyata Kedaulatan Bangsa" yang diinisiasi oleh Kanaka Movement di Jakarta, Rabu (11/11).
Direktur Kanaka Movement, Antony Yudha, menegaskan bahwa fenomena deep state di Indonesia kini telah menjelma menjadi realitas yang mengkhawatirkan.
Indikasi terkuatnya terlihat dari aksi penyadapan yang secara terang-terangan menargetkan kepala negara.
"Dengan konteks persoalan hari ini, deep state-nya kan nyata. Presiden jadi korban penyadapan oleh mantan pejabat kepolisian berpangkat bintang empat," ujar Antony, Rabu (11/11).
Antony juga menyoroti bahaya ketika hasil sadapan tersebut digiring ke ruang publik demi membangun narasi politik tertentu. Narasi yang dimainkan mulai dari isu "Geng Solo" hingga dinamika panas di DPR.
Menanggapi hal itu, ia mendesak Tim Khusus (Timsus) bentukan Kapolri untuk bekerja secara transparan dan berani memeriksa seluruh pihak yang terindikasi terlibat.
"Alangkah bijaknya jika Timsus bentukan Kapolri ini berani memanggil orang-orang yang terindikasi agar tidak terus menjadi perdebatan publik," tegasnya.
Langkah objektif Timsus ini dinilai penting agar Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak terus-menerus ditarik dalam pusaran polemik, sekaligus memastikan penanganan perkara berjalan murni di atas fakta hukum yang logis.
