Golkar Tidak Ajukan Calon Pengganti Gibran, Pengamat Nilai Tunjukkan Kedewasaan Berpolitik

Presiden Prabowo Subianto bersalaman dengan Gibran Rakabuming Raka disaksikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad seusai menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (BPMI Setpres)

JawaPos.com - Langkah Partai Golkar tidak mengajukan calon wakil presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka dianggap sebagai kedewasaan berpolitik. Golkar memilih mengesampingkan ego sektoral dan mengutamakan soliditas koalisi.    Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa mengatakan, langkah Golkar bisa mencegah terjadi konflik di internal koalisi. Sebab, kursi wapres bisa menjadi rebutan.   "Saya rasa ini sikap jiwa besar dari Golkar yang lebih mengutamakan soliditas ketimbang ego sektoral untuk posisi tersebut. Maka bisa disebut sebagai fatsun dalam konteks koalisi," kata Herry saat dihubungi, Jumat (13/11).   Dengan menyerahkan sepenuhnya keputusan sosok yang akan menjadi wapres kepada Prabowo Subianto, potensi konflik bisa dicegah. Situasi bisa berbalik menjadi bahaya ketika partai koalisi masing-masing mengajukan calon.   Baca Juga: Tiket BTS Ludes dan Guns N’ Roses Siap Guncang GBK, Jakarta Bidik Turis Dunia    Menurut Herry, figur di luar partai politik lebih ideal dijadikan wakil presiden. Sebab, sosok ini bisa lebih diterima oleh partai koalisi dibanding yang merepresentasikan partai.   "Lebih baik dari luar koalisi untuk menjaga soliditas dan menghindari resistensi. Karena tentunya jika dari luar, maka tingkat penerimaan semua anggota koalisi pasti tinggi. Lagipula kan Gibran juga bukan dari parpol mana pun," imbuhnya.   Sementara, Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai, langkah Golkar tidak mengajukan calon juga bentuk loyalitas kepada Prabowo. Dengan begitu, proses pengisian jabatan tidak menjadi polemik persaingan internal koalisi.   "Saya melihat sikap Partai Golkar ini positif. Mengapa? Karena Pak Prabowo merupakan ketua koalisi, komandan, sekaligus pemimpin koalisi. Tentu akan lebih baik ketika partai-partai koalisi, termasuk Golkar, menyerahkan sepenuhnya kewenangan tersebut kepada Pak Prabowo," kata Ujang.   Dia mengatakan, Golkar sebagai salah satu partai besar dalam pemerintahan memiliki peran strategis untuk menjaga keharmonisan koalisi. Dengan tidak mengajukan kandidat maupun memaksakan kadernya, Golkar dinilai telah memberikan contoh bagaimana partai pendukung pemerintah dapat mengedepankan kepentingan bersama.   "Di situ ada kedisiplinan, ada ketaatan, dan ada loyalitas. Namun, tentu partai-partai koalisi, termasuk Golkar, tetap dipersilakan untuk berdiskusi dengan Pak Prabowo, memberikan masukan, pertimbangan, dan lain sebagainya," pungkasnya.