JawaPos.com - Penjabat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB), Yuri Kemal Fadlullah, mengingatkan agar proses penentuan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka dilakukan dengan berpedoman pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Selain aspek hukum, pengisian jabatan tersebut juga harus mempertimbangkan stabilitas pemerintahan serta kesinambungan kepemimpinan nasional.
Yuri menilai, pengunduran diri seorang Wakil Presiden merupakan persoalan ketatanegaraan yang mekanismenya telah diatur dalam konstitusi. Karena itu, proses pengisian jabatan yang kosong harus dilakukan secara tertib, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
“Pengunduran diri Wakil Presiden merupakan peristiwa ketatanegaraan yang telah diantisipasi oleh konstitusi. Oleh karena itu, mekanisme pengisian jabatan yang ditinggalkan harus dilaksanakan secara tertib, konstitusional, dan memberikan kepastian hukum,” kata Yuri kepada wartawan, Jumat (13/11).
Dia menjelaskan, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden. Dalam ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diwajibkan menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua nama yang diusulkan Presiden.
Pengaturan tersebut juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), terutama mengenai kewenangan MPR dan prosedur pemilihan Wakil Presiden. Yuri menegaskan, setiap pihak harus memahami batas kewenangan yang telah ditetapkan dalam aturan tersebut.
“Secara konstitusional, kewenangan mengajukan dua nama calon Wakil Presiden berada pada Presiden, sedangkan kewenangan memilih salah satu di antaranya berada pada MPR. Pembagian kewenangan ini telah diatur secara jelas dan harus dihormati oleh seluruh pihak,” jelasnya.
Ia turut menyoroti Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 yang memuat ketentuan mengenai asal partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu sebelumnya. Menurutnya, ketentuan tersebut menjadi bagian penting yang perlu dicermati dalam memahami konstruksi hukum pengisian jabatan Wakil Presiden.
“Terdapat frasa ketentuan dalam Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 yang mengaitkan asal calon Wakil Presiden dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu sebelumnya. Ketentuan ini tentu perlu diperhatikan dalam membaca keseluruhan konstruksi hukum pengisian jabatan Wakil Presiden,” tegas Yuri.
Dalam situasi politik saat ini, Yuri berpandangan bahwa partai-partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 memiliki posisi politik yang relevan untuk menyampaikan masukan terkait sosok pengganti Gibran. Meski demikian, dia mengingatkan bahwa kewenangan mengajukan dua kandidat tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
