JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin, menyoroti sejumlah langkah Ketua Umum PPP Mardiono yang dinilai cenderung menjauh dari kalangan ulama. Ia menegaskan, sebagai partai Islam yang lahir dari prakarsa para ulama, PPP semestinya menjadikan nasihat dan arahan para kiai sebagai landasan penting dalam menjalankan organisasi.
Menurut Taj Yasin yang akrab disapa Gus Yasin, ulama memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan PPP. Selain itu, pandangan para ulama juga dibutuhkan untuk mengarahkan partai agar tetap berkontribusi bagi kepentingan bangsa dan negara.
“PPP ini adalah partai yang didirikan oleh ulama. Tentu kami harus mengikuti para ulama dan memposisikan ulama ini sebagai orang-orang yang bisa menasihati kita, mengarahkan kita, memberikan pendidikan kita untuk kebaikan,” kata Gus Yasin kepada wartawan, Kamis (29/10).
Pernyataan tersebut muncul di tengah desakan sejumlah ulama agar kepemimpinan Mardiono di PPP dievaluasi. Sejumlah kiai, yakni KH Abdullah Ubab Maimoen, KH Haris Sodaqoh, Habib Ahmad Alhabsy, dan KH Fadlolan Musyaffa, mendatangi kantor PPP untuk menyampaikan aspirasi mereka, pada Rabu (28/10) malam.
Kedatangan para tokoh agama itu bertujuan mendorong perubahan keputusan pemerintah terkait pengesahan kepengurusan PPP. Mereka meminta agar Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM disesuaikan dengan hasil Muktamar X PPP yang menetapkan Agus Suparmanto sebagai ketua umum.
“Harapan kami, para kiai ini untuk bisa memohon kepada pemerintah untuk melakukan perubahan SK Kemenkumham yang sesuai dengan hasil Muktamar X agar supaya dikembalikan kepada fungsinya, yaitu yang dipilih Mas Agus Suparmanto sebagai ketua umum,” ucap KH Fadlolan.
KH Fadlolan menyatakan, upaya tersebut dilakukan agar PPP tetap bertahan sebagai partai politik Islam dan dapat terus berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia juga menyampaikan kekhawatiran terhadap kondisi partai di tengah polemik kepemimpinan yang berlangsung.
“Kami dari Masyayikh memohon dengan hormat agar supaya PPP ini tetap ada di Republik Indonesia,” tegas KH Fadlolan.
Selain meminta evaluasi kepemimpinan, para kiai berharap pengelolaan PPP dikembalikan pada ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Menurutnya, aturan organisasi harus menjadi pedoman bersama agar keputusan partai tidak didasarkan pada kepentingan kelompok maupun individu tertentu.
Kepatuhan terhadap AD/ART dinilai penting untuk menjaga soliditas internal dan memastikan PPP tetap menjalankan perannya sebagai partai politik yang membawa aspirasi masyarakat, khususnya kalangan umat Islam.
