Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Habiburokhman soal Illicit Enrichment Tak Masuk UU Perampasan Aset: Kami Serap Aspirasi

DPR menjelaskan alasan tak memasukkan aturan illicit enrichment dalam UU Perampasan Aset, mulai dari pertimbangan HAM hingga sifat hukum acara. #newsupdate #update #news #text

Kumparan 2 menit baca 0 komentar
Habiburokhman soal Illicit Enrichment Tak Masuk UU Perampasan Aset: Kami Serap Aspirasi
Foto: Kumparan

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan alasan ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar tidak dimasukkan dalam Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Habiburokhman mengatakan, Komisi III DPR telah menyerap berbagai aspirasi masyarakat terkait usulan pengaturan illicit enrichment dalam RUU Perampasan Aset.

Namun, menurut dia, terdapat perbedaan pandangan mengenai ketentuan tersebut. Sejumlah pihak mendukung, sementara pihak lainnya menolak.

“Pertama soal illicit enrichment. Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak, ya. Ahli-ahli demikian juga,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Ia menjelaskan, Komisi III DPR juga mempelajari penerapan illicit enrichment di sejumlah negara sebagai bahan pertimbangan.

Dari hasil kajian tersebut, Habiburokhman menyebut ketentuan illicit enrichment tidak diterapkan di Amerika Serikat dan Inggris. Ia menyampaikan, salah satu pertimbangannya berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM).

“Kami juga melakukan perbandingan pakai internet ya, mempelajari praktik di negara lain, ternyata di Amerika Serikat hal tersebut tidak dikenal, tidak diterapkan illicit enrichment, karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Di Inggris juga tidak diterapkan,” ujarnya.

“Ada di sebuah negara kalau enggak salah Jerman juga bahkan digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi, illicit enrichment,” sambung dia.

Selain pertimbangan HAM, Habiburokhman menyebut alasan lainnya berkaitan dengan karakter RUU Perampasan Aset yang merupakan undang-undang formil.

Ia menjelaskan, RUU Perampasan Aset mengatur tata cara atau hukum acara dalam proses perampasan aset terkait tindak pidana. Karena itu, aturan tersebut tidak dimaksudkan untuk memuat norma penghukuman sebagaimana undang-undang materiil.

“Yang kedua dalam teknis perundang-undangan, ya, Undang-Undang Perampasan Aset ini kan undang-undang sifatnya formil, undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara. Jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman,” jelasnya.

“Jadi memang dengan dua alasan itu kita tidak bisa memasukkan di dalam Undang-Undang Perampasan Aset ini,” tutup Habiburokhman.

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.