Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggeser jadwal Sidang Paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026. MPR juga mulai menyiapkan perangkat untuk memeriksa dua nama calon yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam rapat gabungan pada Senin (16/11), MPR menetapkan susunan Tim Ad Hoc dan tim verifikasi. Kedua tim tersebut akan bekerja untuk mempersiapkan proses pemilihan serta memastikan persyaratan calon wapres terpenuhi.
MPR Tetapkan Sidang Paripurna pada 9 Desember
Jadwal Sidang Paripurna yang semula direncanakan berlangsung pada Rabu (2/12) diundur satu pekan menjadi Rabu (9/12). Perubahan tersebut memberi waktu tambahan bagi Presiden Prabowo untuk berkomunikasi dengan partai politik pengusung, partai koalisi, dan sejumlah tokoh sebelum menentukan dua nama calon wapres.
Sebelumnya, perubahan jadwal juga dibahas dalam rapat gabungan MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut lembaganya telah menerima surat dari Presiden pada Senin (16/11) pukul 11.10 WIB untuk dibahas dalam rapat tersebut.
Sidang paripurna pada 9 Desember nantinya akan mengagendakan pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wapres terpilih.
Bambang Pacul Pimpin Tim Ad Hoc, Habiburokhman Ketua Tim Verifikasi
Seiring persiapan sidang, MPR menetapkan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul sebagai Ketua Tim Ad Hoc. Tim ini beranggotakan 36 orang yang berasal dari fraksi-fraksi di MPR dan kelompok DPD. Tugasnya mempersiapkan berbagai kebutuhan pelaksanaan pemilihan dan pelantikan wapres.
Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan keputusan tersebut diambil dalam rapat gabungan yang diikuti pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok DPD di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
“Rapat gabungan juga memutuskan bahwa tim ad hoc, panitia ad hoc akan diketuai oleh Mas Bambang Wuryanto dengan diisi oleh 2 orang wakil ketua, dengan keanggotaan 36 orang yang sudah kita tetapkan dari fraksi dan kelompok DPD,” kata Muzani.
Selain Tim Ad Hoc, MPR membentuk tim verifikasi yang bertugas memeriksa persyaratan dua calon wapres. Lestari Moerdijat ditunjuk sebagai koordinator, sedangkan Habiburokhman dipercaya menjadi ketua tim. Posisi sekretaris berasal dari PDI Perjuangan.
“Dan tim verifikasi, koordinatornya Ibu Lestari Moerdijat dengan ketua tim Saudara Habiburokhman dan sekretaris dari PDI Perjuangan,” tutur Muzani.
Ketua Tim Verifikasi Habiburokhman menyebut proses pemeriksaan dokumen calon akan berlangsung pada 25 November hingga 8 Desember 2026. Tim akan meneliti kelengkapan sekaligus kebenaran dokumen persyaratan yang diserahkan para calon.
"Tugas utama tim verifikasi adalah meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan cawapres. Verifikasi akan dilaksanakan tanggal 25 November sampai dengan 8 Desember 2026," kata Habiburokhman.
Ia memastikan tim tidak hanya menunggu dokumen, tetapi juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan keabsahannya.
"Kami akan proaktif dengan instansi terkait untuk memaksimalkan tugas kami," kata Habiburokhman.
Prabowo Harus Ajukan Dua Nama dan Penuhi 22 Persyaratan
Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut Presiden Prabowo harus mengajukan dua nama calon wapres kepada MPR. Penyerahan nama beserta dokumen persyaratan paling lambat dilakukan pada Rabu (25/11).
Muzani mengatakan, terdapat 22 persyaratan yang harus dilengkapi oleh masing-masing calon. Dokumen tersebut nantinya akan diperiksa oleh tim verifikasi, termasuk riwayat pendidikan dan kemungkinan pemeriksaan kesehatan.
“Akan tetapi, presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi,” kata Muzani usai rapat gabungan MPR RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).
Ia menjelaskan, tim verifikasi akan memeriksa secara terperinci dokumen yang diserahkan calon, termasuk ijazah dan persyaratan kesehatan.
“Yang kedua, soal tim kesehatan apa segala macam juga akan dijelaskan oleh tim verifikasi, karena tim verifikasi itu nanti akan menjelaskan akan detail tentang termasuk ijazah dan seterusnya,” ujarnya.
Muzani juga menegaskan jumlah calon yang diajukan Presiden harus dua orang, sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar.
“Namanya harus dua sesuai dengan Undang-Undang Dasar,” tegasnya.
Dengan jadwal yang telah ditetapkan, proses pengajuan dua nama calon wapres dijadwalkan paling lambat 25 November. Setelah itu, tim verifikasi akan memeriksa dokumen hingga 8 Desember sebelum MPR menggelar Sidang Paripurna pemilihan dan pelantikan pada 9 Desember 2026.