Hasto Beber Dorongan Pemakzulan Gibran Kian Kuat Usai Kasus Penyadapan

Jakarta, CNN Indonesia --

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut wacana pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka menguat usai dugaan penyadapan oleh eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting lain.

Ia mengatakan PDIP terus menjalin dialog politik dengan fraksi-fraksi lain di DPR RI. Hasto menyebut isu penyadapan ini juga turut memperkuat desakan publik.

"PDI Perjuangan juga berdialog dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. Tapi saat ini dengan kasus penyadapan, tekanan-tekanan dari publik ini menjadi semakin kuat, sehingga suara-suara yang semakin terkonsolidasi ini kami yakini akan didengarkan oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI," kata Hasto dalam keterangannya, Sabtu (7/11).

Hasto menyebut komunikasi politik antar delapan fraksi di DPR RI juga terus berjalan secara intensif setelah terkuaknya kasus penyadapan.

Ia mengatakan proses dialog antar fraksi tersebut terus berlangsung. "Yang jelas ini tidak bisa lagi ditolerir, ya," ucap dia.

Pada saat yang sama, Hasto menilai Gibran kini tidak lagi memiliki legitimasi sebagai Wapres.

Hasto menjabarkan tiga catatan penting terkait persoalan tersebut, mulai dari Putusan MK No. 90 Tahun 2023 hingga persoalan pemenuhan syarat kelulusan.

"Kemudian yang ketiga, munculnya pasal selundupan untuk melakukan pemaksaan ketika Saudara Gibran Rakabuming tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat sebagaimana temuan dari Mahkamah Konstitusi," ujar dia.

Ia menyimpulkan bahwa gugurnya aspek-aspek mendasar itu secara otomatis menghilangkan legitimasi kepemimpinan yang bersangkutan.

"Tidak hanya proses dari Saudara Gibran yang cacat, tetapi juga syarat-syarat untuk menjadi pemimpin baik dari aspek usia maupun ijazah ternyata kan tidak dipenuhi," kata Hasto.

(mnf/wiw)