Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu yang direncanakan mulai awal 2027.
Menurut Sultan, kebijakan PPPK Penuh Waktu memiliki arti strategis dan penting, terutama bagi para guru serta tenaga kesehatan (nakes) yang selama ini mengabdikan diri dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di berbagai daerah.
Sultan menilai skema perbaikan status ini merupakan langkah nyata negara dalam memperhatikan tingkat kesejahteraan para tenaga pendidik dan nakes di seluruh pelosok Indonesia.
"Sebagai bangsa, kita patut mengapresiasi perhatian khusus Pemerintah dalam meningkatkan Kesejahteraan guru dan nakes. Kebijakan tersebut juga merupakan wujud Pengharagaan Negara kepada para Abdi Negara," ujar Sultan melalui keterangan resminya, Sabtu (7/11).
Mantan Wakil Gubernur Bengkulu tersebut berharap kebijakan perbaikan status kerja ini mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat di daerah.
Ia menambahkan bahwa pemberian tunjangan biaya hidup yang layak akan berbanding lurus dengan peningkatan efektivitas kerja para pegawai di daerah.
"Dengan insentif living cost yang memadai, kita berharap para PPPK mampu meningkatkan kinerja Dan aktif mendukung program prioritas pemerintah di daerah," jelasnya.
(wiw)
