Hukum Berhati Nurani: Refleksi Hari Pahlawan Saat Krisis Kepercayaan Publik

Jakarta -

Setiap 10 November, kita diajak menengok Surabaya tahun 1945. Arek-arek Surabaya menghadapi ultimatum pasukan sekutu dengan senjata seadanya, bambu runcing, dan keyakinan bahwa kemerdekaan tidak boleh diserahkan kembali. Banyak pejuang dan warga sipil gugur dalam pertempuran itu. Mereka tidak menunggu penghargaan, dan mayoritas tak pernah tercatat namanya dalam buku sejarah.

Delapan puluh satu tahun kemudian, kita memperingati hari itu dengan upacara, karangan bunga, dan unggahan media sosial. Semua itu baik, tetapi ada pertanyaan yang lebih sulit: apakah semangat para pahlawan itu benar-benar hidup dalam cara kita bernegara, terutama dalam cara kita menegakkan hukum?

Pertanyaan ini terasa mendesak karena kepercayaan publik terhadap hukum sedang diuji. Banyak orang merasa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Perkara kecil bisa berakhir di penjara, sementara perkara besar berlarut-larut tanpa kejelasan. Ungkapan "no viral, no justice" lahir dari rasa frustrasi itu. Keadilan seolah baru bergerak setelah sebuah kasus ramai diperbincangkan.

Di tengah suasana itu, logo Hari Pahlawan 2026 menawarkan bahan renungan yang relevan: ketulusan hati.

Api dan Hati: Membaca Logo Hari Pahlawan 2026

Kementerian Sosial mengusung tema tahun ini, "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan". Logonya memuat sejumlah elemen visual. Dua di antaranya sangat bermakna bagi dunia hukum. Elemen tangan melambangkan persatuan dalam keberagaman, gotong royong, dan kekuatan masyarakat yang bergerak bersama. Perpaduan api dan hati merepresentasikan pengabdian yang lahir dari ketulusan hati.
pojoksatu

Perpaduan itu layak dibaca pelan-pelan. Api melambangkan semangat, keberanian, dan daya juang. Namun api tanpa kendali membakar apa saja. Hati menjadi pengendalinya. Ia memberi arah, menjaga agar keberanian tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan, dan menjaga agar semangat tidak kehilangan kemanusiaannya. Pesan logo itu terasa jelas: pengabdian yang sejati bukan hanya soal berani dan berkobar-kobar, tetapi soal tulus.

Para pahlawan kita menunjukkan hal itu. Mereka berani karena mencintai sesuatu yang lebih besar dari dirinya, yaitu manusia-manusia lain yang berhak hidup merdeka. Keberanian mereka tidak lahir dari ambisi pribadi. Ketulusan itulah yang membuat pengorbanan mereka layak dikenang.

Sekarang kita tarik pelajaran itu ke ruang pengadilan, kantor penyidik, dan meja jaksa. Penegak hukum juga memegang api, yaitu kewenangan untuk menangkap, menahan, menuntut, dan memutus. Kewenangan ini sangat besar karena menyangkut kebebasan, nama baik, dan masa depan seseorang. Tanpa hati, api itu berbahaya. Dengan hati, ia menjadi cahaya yang menerangi jalan keadilan.

Krisis Kepercayaan: Ketika Hukum Kehilangan Wajah Manusia

Kepercayaan publik tidak runtuh dalam semalam. Ia terkikis oleh pengalaman-pengalaman kecil yang menumpuk. Warga yang mengurus perkara merasa dipersulit. Korban yang melapor merasa disalahkan. Rakyat kecil yang tersandung masalah hukum merasa tidak punya pembela. Sementara itu, mereka yang punya kuasa dan sumber daya tampak selalu menemukan jalan keluar.

Persoalannya tidak berhenti pada ketimpangan perlakuan. Ada masalah yang lebih dalam, yaitu hilangnya wajah manusia dari proses hukum. Ketika hukum dipahami semata-mata sebagai pasal, prosedur, dan angka target perkara, orang yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi berkas. Padahal di balik setiap berkas ada keluarga yang menunggu, ada anak yang bertanya mengapa ayahnya tidak pulang, dan ada korban yang menunggu pemulihan.

Ahli hukum Gustav Radbruch pernah mengingatkan bahwa hukum harus mewujudkan tiga nilai sekaligus: kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam praktik, kita sering terjebak pada kepastian yang kaku. Kita lupa bahwa kepastian tanpa keadilan hanya menghasilkan ketertiban yang dingin. Di Indonesia, Satjipto Rahardjo memperkenalkan gagasan hukum progresif dengan prinsip yang sederhana tetapi tajam: hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Gagasan itu terasa semakin relevan hari ini.

Perlu ditegaskan, krisis kepercayaan bukan alasan untuk menggeneralisasi. Banyak penegak hukum bekerja dengan integritas, sering dalam keterbatasan, bahkan dengan risiko pribadi. Mereka juga pahlawan dalam makna yang sederhana, yaitu orang yang menjalankan tugas dengan jujur ketika tidak ada yang melihat. Namun kepercayaan publik dibangun dari pengalaman kolektif. Karena itu, perbaikan harus bersifat sistemik, dan perbaikan sistemik dimulai dari nilai.

Tiga Wujud Hukum yang Berhati Nurani

Seperti apa hukum yang berhati nurani itu? Setidaknya ada tiga wujud yang dapat kita bayangkan.

Pertama, hukum yang memanusiakan. Penegakan hukum yang humanis berarti memperlakukan setiap orang sebagai manusia yang bermartabat, termasuk tersangka dan terdakwa. Asas praduga tak bersalah bukan formalitas. Ia adalah wujud penghormatan pada martabat manusia. Pemeriksaan tidak boleh disertai kekerasan, penahanan tidak boleh menjadi hukuman sebelum putusan, dan akses terhadap bantuan hukum tidak boleh menjadi kemewahan. Pancasila sudah menyatakannya sejak awal: kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua kata itu tidak dipisahkan. Keadilan harus beradab, dan keberadaban harus adil.

Kedua, hukum yang berpihak pada pemulihan. Pembaruan hukum pidana nasional membuka ruang bagi pendekatan yang tidak semata-mata menghukum. Pendekatan keadilan restoratif, misalnya, menempatkan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan rekonsiliasi masyarakat sebagai tujuan. Gagasan ini sejalan dengan kearifan lokal kita, dari musyawarah adat hingga tradisi damai di tingkat kampung, yang lebih dulu mengenal penyelesaian sengketa tanpa permusuhan berkepanjangan.

Namun pendekatan ini hanya bermakna jika dijalankan dengan hati. Keadilan restoratif tidak boleh menjadi jalan pintas yang menekan korban agar berdamai, apalagi pintu belakang bagi pelaku yang berkuasa untuk lolos. Pemulihan sejati dimulai dari mendengarkan korban, dan itu menuntut empati, bukan sekadar prosedur.

Ketiga, hukum yang setara. Hukum yang berhati nurani tidak bertanya siapa yang berhadapan dengan hukum sebelum menentukan seberapa serius ia memeriksanya. Pejabat dan rakyat biasa, orang kaya dan orang miskin, orang dengan jaringan luas dan orang tanpa siapa-siapa seharusnya mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini sudah tertulis dalam konstitusi kita. Ujiannya ada pada konsistensi, karena sekali publik melihat standar ganda, kepercayaan akan sulit dipulihkan.

Ketiganya bertemu pada satu hal: ketulusan. Seorang penyidik yang tulus akan mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Seorang jaksa yang tulus akan menuntut dengan pertimbangan keadilan, bukan sekadar mengejar angka. Seorang hakim yang tulus akan memutus dengan pertimbangan yang jujur pada fakta dan nuraninya, bukan pada tekanan dari luar.

Melangkah Bersama: Hukum Bukan Urusan Aparat Saja

Tema tahun ini menyebut kata "bersama", dan logo menghadirkan tangan sebagai simbol gotong royong. Pesan ini penting. Kita sering menaruh seluruh beban perbaikan hukum di pundak aparat, seolah masyarakat hanya penonton atau penuntut. Padahal budaya hukum dibentuk oleh semua orang.

Ketika kita memaklumi suap kecil demi kelancaran urusan, kita ikut memelihara sistem yang kita keluhkan. Ketika kita menghakimi seseorang di media sosial sebelum ada putusan, kita ikut mengikis praduga tak bersalah. Ketika kita diam melihat ketidakadilan karena merasa itu bukan urusan kita, kita membiarkan api padam perlahan.

Melangkah bersama berarti masing-masing mengambil bagian. Aparat penegak hukum memperbaiki integritas dan empati. Pembuat kebijakan membuka ruang pengawasan dan memastikan aturan tidak memberi celah bagi kesewenang-wenangan. Akademisi dan organisasi masyarakat sipil mengawal dengan kritik yang konstruktif. Media menyajikan informasi yang berimbang, tidak sekadar mengejar sensasi. Warga memilih jujur dalam urusan sehari-hari dan menuntut hak dengan cara yang beradab.

Kritik juga bagian dari cinta pada negeri. Para pendiri bangsa tidak sempurna, tetapi mereka bersedia dikritik dan terus belajar. Penegak hukum yang berjiwa besar akan melihat masukan publik sebagai cermin untuk memperbaiki diri, bukan sebagai serangan.

Meneladani Pahlawan dalam Keseharian Hukum

Frasa "Pahlawanku Teladanku" mengandung ajakan yang sederhana tetapi berat: menjadikan pahlawan sebagai teladan, bukan sekadar sebagai patung. Lalu apa bentuk keteladanan itu di ruang hukum?

Bagi seorang polisi, pahlawan itu mungkin adalah petugas yang menolak amplop dan tetap melayani warga dengan sabar. Bagi seorang jaksa, ia adalah yang berani menuntut sesuai bukti meski ada tekanan. Bagi seorang hakim, ia adalah yang memutus dengan jujur ketika kebenaran tidak populer. Bagi seorang advokat, ia adalah yang mendampingi klien miskin tanpa berharap imbalan. Bagi seorang warga, ia adalah yang berani melapor dan bersaksi dengan benar ketika diam terasa lebih aman.

Ini bukan heroisme yang berteriak. Ia lebih sunyi dan lebih konsisten. Justru di situlah ketulusan teruji, karena kepahlawanan di medan perang mudah dikenali, sedangkan kepahlawanan di meja kerja sering tidak ada yang melihat. Kemerdekaan yang diperjuangkan para pahlawan 1945 tidak berhenti pada lepasnya penjajahan. Ia juga mencakup keadilan sosial dan perlakuan yang bermartabat bagi setiap warga negara. Perjuangan itu belum selesai, ia hanya berganti medan.

Penutup: Menjaga Api, Merawat Hati

Hari Pahlawan seharusnya menjadi waktu untuk bercermin, bukan hanya mengenang. Para pahlawan telah menyalakan api kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaganya tetap menyala tanpa membakar, dengan hati yang tulus sebagai kendalinya.

Hukum yang berhati nurani bukanlah hukum yang lunak. Ia tegas pada kejahatan dan tidak mengenal kompromi dengan korupsi, tetapi ketegasannya lahir dari rasa keadilan, bukan dari kekuasaan. Ia memegang teguh kepastian tanpa mengorbankan kemanusiaan. Ia hadir untuk melindungi yang lemah, bukan untuk melayani yang kuat.

Kepercayaan publik tidak dapat dituntut, ia hanya dapat dimenangkan. Cara memenangkannya tidak rumit meski tidak mudah: perlakukan setiap orang dengan adil, terbuka pada pengawasan, berani mengakui kekeliruan, dan konsisten dari kasus ke kasus. Ketika itu terjadi, hukum tidak lagi dipandang sebagai alat yang menakutkan, melainkan sebagai rumah bersama yang melindungi.

Kepada para pahlawan yang telah mendahului kita, penghormatan terbaik bukan hanya sehelai bunga di makam, melainkan komitmen untuk meneruskan apa yang mereka perjuangkan: negeri yang merdeka, adil, dan beradab. Maka di Hari Pahlawan ini, mari kita rawat api itu dan jaga hatinya, karena hukum yang berhati nurani adalah bagian dari perjuangan yang belum selesai.

Habib Aboe Bakar Alhabsyi. Anggota Komisi Hukum DPR RI.

(rdp/imk)