JawaPos.com - Pengrus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI) mendukung penuh langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang mengusut dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum PB KAMI, Sultoni, meminta kasus yang menjerat tiga tersangka ini, Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso, menjadi momentum pembenahan total internal kepolisian.
Sultoni menilai, penanganan tegas terhadap dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, hingga penghapusan data elektronik tersebut krusial untuk memastikan seluruh jajaran Polri berada dalam satu garis komando yang sah dan transparan.
Apresiasi tinggi disampaikan Sultoni kepada penyidik Polri atas keberanian menetapkan pejabat tinggi tersebut sebagai tersangka pada Selasa (3/11). Ia menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam proses hukum yang sedang berjalan.
"Saya mengapresiasi langkah tegas Polri dalam menetapkan tersangka. Penegakan hukum harus berlaku bagi siapa pun, tanpa memandang jabatan, pangkat, maupun kedekatan dengan kekuasaan. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum," ujar Sultoni, Rabu (4/11).
Penyidik Polri saat ini masih mendalami seluruh bukti terkait dugaan penyadapan ilegal nomor telepon Presiden Prabowo Subianto serta pelanggaran tindak pidana akses elektronik lainnya.
Sultoni menegaskan, penyidikan kasus ini tidak boleh terhenti hanya pada penetapan tersangka. Pembuktian harus dilakukan secara profesional dan transparan demi mengungkap seluruh fakta secara objektif.
Perkara ini, lanjut Sultoni, menjadi ujian nyata bagi kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam menegakkan disiplin organisasi di seluruh jenjang kepangkatan tanpa pengecualian.
"Momentum ini harus dimanfaatkan Kapolri untuk melakukan bersih-bersih institusi. Jika ditemukan perilaku atau tindakan menyimpang, harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum dan aturan kedinasan," tegas Sultoni.
Ia juga menyoroti pentingnya kendali komando tunggal di tubuh kepolisian. Menurutnya, tidak boleh ada rantai komando informal yang memberikan perintah di luar kewenangan resmi pimpinan berwenang.
"Kepercayaan publik hanya dapat dijaga jika Polri berani menegakkan aturan di dalam tubuhnya sendiri. Penegakan hukum harus objektif, tidak tebang pilih, dan tetap menghormati hak setiap orang dalam proses hukum," imbuhnya.
