Jakarta -
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Syahganda Nainggolan membantah pernyataan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang mengaku mendapat saran Presiden Prabowo Subianto untuk berjuang membuktikan keabsahan ijazah SMA melalui PTUN. Syahganda menyebut tidak mungkin Prabowo menganjurkan Gibran mengambil langkah itu.
Syahganda mulanya mengungkit pernyataan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra. Yusril mengatakan putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah bersifat final sehingga tidak ada jalur hukum lagi untuk ditempuh.
"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia (Yusril) diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong," kata Syahganda kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
"Saran (Presiden) yang benar itu yang diwakili oleh Yusril," imbuh dia.
Menurutnya, apa yang disampaikan Yusril telah mencerminkan pandangan Prabowo. Dengan begitu, Syahganda menegaskan tidak mungkin Prabowo menganjurkan Gibran agar mengambil langkah hukum lewat PTUN.
"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukum-nya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran," ujar Syahganda.
Gibran sebelumnya mengaku akan fight di PTUN mengenai polemik surat keterangan ijazah SMA miliknya. Gibran mengaku akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA yang menyatakan suket penyetaraan pendidikan SMA tidak sah dan batal.
"Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) itu adalah agar saya tetapfight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja," ujarnya.
Mengenai pernyataan Yusril yang diungkit Syahganda, Yusril sempat menjabarkan logika hukum mengenai perkara ijazah Gibran yang telah diputus MK dan MA. Dia mengatakan putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah bersifat final sehingga tidak menyisakan jalur hukum lain.
"Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita," kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).
"Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final," imbuh dia.
Yusril menyebut tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap dua putusan itu. Menurutnya, Gibran tidak dapat mengajukan banding karena bukan sebagai tergugat intervensi dalam perkara itu.
"Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu. Oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi. Jadi tidak bisa mengajukan banding," kata Yusril.
(fca/rfs)
