Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Kapolri Suyudi Terbitkan Perpol Baru, Sidang Etik Bisa Digelar Tanpa Kehadiran Terduga Pelanggar

Perpol baru Kapolri memungkinkan sidang etik Polri tanpa kehadiran terduga pelanggar, memperbarui mekanisme persidangan.

Jawa Pos 2 menit baca 0 komentar
Kapolri Suyudi Terbitkan Perpol Baru, Sidang Etik Bisa Digelar Tanpa Kehadiran Terduga Pelanggar
Foto: Jawa Pos

JawaPos.com - Di tengah proses etik terhadap sejumlah perwira tinggi (pati) Polri dalam kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) baru. Perpol tersebut memungkinkan sidang etik tetap digelar tanpa kehadiran terduga pelanggar.

Berdasar informasi yang diterima oleh awak media, aturan itu dituangkan dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026 yang diterbitkan pada Senin (16/11). Aturan itu turut merevisi Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Dengan terbitnya aturan baru tersebut, sidang etik juga bisa dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) atau online. 

Tidak hanya mengatur pelaksanaan sidang secara online, perpol baru tersebut juga mengatur mekanisme penyusunan Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri. Dalam Pasal 42, disebutkan bahwa Majelis KKEP terdiri atas ketua, wakil ketua dan anggota.

Dalam Pasal 42, disebutkan bahwa keanggotaan majelis KKEP bisa diisi oleh personel Polri berpangkat setingkat lebih tinggi dari terduga pelanggar, berpangkat sama atau setara, serta maksimal berpangkat dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.

Aturan baru tersebut juga sudah dijelaskan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Dia mengungkapkan bahwa Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 mengatur mekanisme persidangan.

”Tepatnya di Pasal 42, Pasal 42 huruf c kalau tidak salah. Kami sampaikan bahwasanya ini mekanisme untuk melakukan proses sidang kode etik lanjutan pada pekan depan,” kata Trunoyudo dikutip pada Rabu (18/11). 

Merujuk penjelasan pasal tersebut, maka pati  Polri yang dapat memimpin sidang etik Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo minimal berpangkat irjen pol. Bisa juga berpangkat komjen pol. Atau jika ingin setara, sidang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai satu-satunya jenderal bintang empat di tubuh Polri.

”Nanti akan kami sampaikan (susunan majelisnya) sesuai dengan mekanisme perpol yang kami sampaikan tadi,” ucap Trunoyudo.

Dalam kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto, Polri sudah melaksanakan sidang etik terhadap dua orang tersangka. Yakni Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Keduanya sama-sama dipecat dan mengajukan banding.

Sehingga tinggal dua tersangka yang belum disidangkan. Yakni Jenderal Sigit dan Irjen Pol Slamet Uliandi. Khusus nama kedua, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir sudah menjelaskan bahwa yang bersangkutan masih dalam keadaan sakit sehingga belum bisa disidangkan. 

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.