Kementerian PU Siapkan Normalisasi Sungai dan Sabo Dam di Pidie Jaya

Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan langkah penanganan darurat menyusul kejadian banjir susulan di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, khususnya di Desa Dayah Husein. Langkah penanganan dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) langsung di lokasi terdampak serta koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

Sebagai langkah percepatan penanganan, Kementerian PU mengusulkan dua pekerjaan utama dalam masa tanggap darurat, yaitu normalisasi sungai, pembangunan tanggul dan Krib di Sungai Krueng Meureudu, serta pembangunan satu unit Sabo Dam di bagian hulu Sungai Krueng Meureudu.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa Kementerian PU terus memperkuat upaya penanganan bencana hidrometeorologi, baik melalui langkah tanggap darurat maupun penyiapan penanganan permanen untuk mengurangi risiko banjir berulang.

"Aceh sebenarnya hampir tidak pernah kering dan selalu hujan, sehingga tim kita selalu siaga dan sudah melakukan persiapan khususnya di beberapa wilayah yang penah bencana," kata Dody dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/11/2026).

Dalam pelaksanaan penanganan darurat ini, Kementerian PU akan menggandeng PT Brantas Abipraya (Persero). Keputusan ini mempertimbangkan kesiapan dan kedekatan penyedia jasa dengan lokasi bencana, serta pengalaman mereka dalam melaksanakan pekerjaan serupa.

Pekerjaan normalisasi sungai direncanakan mulai dilaksanakan pada 12 November 2026 dengan mengerahkan sedikitnya 10 unit excavator. Langkah ini diambil untuk mempercepat penanganan sedimentasi dan meningkatkan kapasitas aliran sungai.

Upaya tersebut dinilai krusial guna menekan risiko luapan air yang dapat kembali mengancam kawasan permukiman masyarakat.

Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, Asyari menyampaikan bahwa, dalam pelaksanaan penanganan di lapangan, Kementerian PU juga telah berkoordinasi langsung dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pidie Jaya.

"Koordinasi tersebut telah menghasilkan kesepakatan terkait bentuk penanganan, lokasi pekerjaan, serta penyiapan lahan untuk tempat pembuangan (disposal) material hasil galian normalisasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya," ujar Asyari.

Penanganan ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan infrastruktur sumber daya air dan pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Pidie Jaya, khususnya selama masa transisi darurat yang berlangsung hingga 31 Desember 2026.

Kementerian PU berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait agar penanganan darurat dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan terukur, sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat dari ancaman banjir susulan.

(akd/ega)