Yogyakarta, CNN Indonesia --
Majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta menjatuhkan vonis 5 tahun pidana penjara kepada Kepala Sekolah Daycare Little Aresha, Anita Palupi Indahsari dalam kasus kekerasan dan penelantaran anak.
Vonis dibacakan dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, Kamis (19/11), yang dipimpin oleh Sunaryanto selaku ketua majelis hakim.
Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan kedua menyangkut pasal perlindungan konsumen.
Namun, hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta menyelenggarakan satuan pendidikan tanpa izin sebagaimana dakwaan kesatu dan ketiga pertama. Selain itu, terdakwa juga dinyatakan bersalah turut serta menempatkan serta membiarkan anak dalam perlakuan salah, penelantaran, dan kekerasan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan ketiga kedua.
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun," kata hakim dalam amar putusannya.
Selain hukuman badan, hakim turut menjatuhkan pidana pidana denda sebesar Rp510 juta kepada terdakwa, yang wajib dibayar dalam waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
Apabila denda tersebut tidak dibayar sesuai tenggat waktu, jaksa dapat menyita dan melelang kekayaan atau pendapatan terdakwa melalui kantor lelang negara atas izin ketua pengadilan negeri untuk melunasinya.
[Gambas:Video CNN]
Jika hasil penyitaan dan pelelangan tetap tidak mencukupi atau tidak dapat dilakukan, denda tersebut diganti dengan pidana penjara pengganti selama 141 hari, sementara masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Dalam menjatuhkan vonis ini, hakim memperhatikan keadaan yang memberatkan meliputi, perbuatan terdakwa yang mengikuti perintah Ketua Yayasan Daycare Little Aresha, Diyah Kusmastuti.
"Dan membiarkan perbuatan para pengasuh terhadap anak-anak yang diasuh mengakibatkan anak-anak asuh yang menjadi korban mengalami trauma fisik dan psikis," kata hakim.
Sementara itu, keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, menyesali perbuatannya, dan belum pernah dihukum.
Lolos hukuman restitusi
Majelis hakim dalam hal ini tidak menjatuhkan hukuman restitusi atau ganti rugi kepada terdakwa sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Jaksa sebelumnya menuntut Anita membayar Rp425 juta sebagai restitusi.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai Anita tak layak dijatuhi kewajiban membayar restitusi dengan beberapa hal. Antara lain, mereka sebagai kepala sekolah yang digaji oleh yayasan.
Pengelolaan uang dan lain-lain dikelola oleh yayasan melalui rekening pribadi Diyah, sehingga yang banyak menikmati hasilnya adalah sang ketua yayasan. Anita disebut menerima upah dengan nominal Rp3 juta dengan beban ekonomi selaku tulang punggung keluarga.
Merespons putusan majelis hakim ini, baik Anita melalui tim kuasa hukumnya maupun pihak JPU menyatakan pikir-pikir.
Putusan terhadap Anita ini lebih ringan dari tuntutan JPU pada sidang tuntutan pertengahan Oktober 2026 lalu.
JPU menuntut Anita pidana penjara selama 10 tahun dalam dugaan kasus kekerasan dan penelantaran anak. Jaksa menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 71 juncto Pasal 62 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 9 ayat (1) huruf e juncto Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, serta Pasal 77B juncto Pasal 76B tentang penelantaran anak, Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76C tentang kekerasan anak, atau Pasal 77 juncto Pasal 76A UU Perlindungan Anak tentang diskriminasi anak.
Jaksa juga menuntut Anita membayar denda sebesar Rp800 juta. Denda tersebut harus dilunasi dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dengan kemungkinan perpanjangan paling lama satu bulan.
Dalam tuntutannya, jaksa juga meminta terdakwa membayar restitusi atau ganti rugi terhadap 83 anak korban senilai Rp425.055.436,60 dari total Rp2.125.127.183 berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
(kum/wis)