Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Kompolnas: Siapapun Bisa Pimpin Sidang Etik Listyo Asal Sesuai Perpol

Kompolnas mengungkap penunjukan ketua majelis sidang KKEP untuk mengadili mantan Kapolri Listyo Sigit.

CNN Indonesia 4 menit baca 0 komentar
Kompolnas: Siapapun Bisa Pimpin Sidang Etik Listyo Asal Sesuai Perpol
Foto: CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) buka suara soal siapa sosok yang akan ditunjuk menjadi ketua majelis sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang akan mengadili perkara mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Komisioner Kompolnas Choirul Anam mengatakan penunjukan itu telah tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut dia, Perpol baru tersebut, khususnya Pasal 42 yang mengatur persoalan kepangkatan, membuka peluang bagi siapa pun untuk menjadi ketua majelis sidang selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

"Dengan Perpol itu khususnya Pasal 42 terkait kepangkatan, siapa pun asalkan tidak melanggar Perpol punya posibilitas untuk menjadi ketua maupun anggota dalam majelis tersebut," kata Anam saat dikonfirmasi, Kamis (19/11).

Menurut Anam, penerbitan Perpol baru tersebut menjadi jalan keluar untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan sidang KKEP. Sebab, pelaksanaan sidang etik harus memiliki dasar hukum yang sah, termasuk dalam menentukan susunan majelis.

Ia menilai perubahan aturan itu diperlukan untuk menyesuaikan ketentuan dengan fakta yang ada, terutama menyangkut persoalan kepangkatan.

"Saya kira memang dengan fakta soal kepangkatan dan lain sebagainya, penerbitan Perpol baru itu adalah jalan keluar. Karena memang penyelenggaraan sidang etik memang harus ada dasar hukum yang legal," ucap Anam.

Meski demikian, Anam menyerahkan penentuan ketua dan anggota majelis sidang kepada Mabes Polri. Ia pun meminta semua pihak menghormati mekanisme yang berlaku.

"Kita hormati aturan mainnya. Kita tunggu. Itu kan keputusannya Mabes Polri ya. Kita tunggu Mabes Polri saja," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru terkait Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik (KKEP) Polri. Aturan itu diterbitkan menjelang pelaksanaan sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ketentuan baru itu tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perpol itu disahkan dan diundangkan pada Senin, 16 November 2026. Terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir mengakui rencana sidang etik terhadap Listyo Sigit menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penerbitan Perpol tersebut.

Salah satu ketentuan yang mengalami perubahan mengatur komposisi anggota majelis KKEP, termasuk membuka kemungkinan anggota dengan pangkat lebih rendah dari terduga pelanggar.

Hal itu diatur dalam Pasal 42 Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Adapun pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:
Pasal 42 ayat (1)
Susunan organisasi KKEP terdiri atas:
a. Ketua;
b. Wakil Ketua; dan
c. Anggota.

Pasal 42 ayat (2)
Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merangkap sebagai anggota KKEP.

Pasal 42 ayat (3)
Keanggotaan dari KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat:
a. setingkat lebih tinggi
b. sama; atau
c. maksimal dua tingkat lebih rendah, dengan pangkat terduga pelanggar

Pada Pasal 42 ayat (3) mengenai persyaratan pangkat anggota majelis KKEP, sebelumnya, seluruh anggota majelis harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dibandingkan terduga pelanggar. Kini, anggota majelis KKEP diperbolehkan memiliki pangkat maksimal dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.

"Dengan demikian, pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP," ucap Isir.

Bareskrim Polri diketahui telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Para tersangka merupakan eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Selain Slamet, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.

Selain itu, dari keempat tersangka itu dua di antaranya yakni Ahrie Sonta dan Eko Hadi telah menjalani sidang kode etik. Dalam sidang, keduanya dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan.

(dis/fra)

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.