Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Endri Erawan terkait penyidikan kasus dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari. Penyidik mendalami dugaan aliran uang yang berkaitan dengan penerimaan gratifikasi tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Endri diperiksa sebagai saksi pada 16 November 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri aliran uang dalam perkara gratifikasi tersebut.
"Saksi saudara ERW didalami terkait aliran uang, yang berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dari per metric ton batubara," ungkap Budi kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).
Budi menjelaskan, Endri diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Alamjaya Barapratama.
Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik juga meminta keterangan staf bagian keuangan PT Alamjaya Barapratama, Yospita Feronika BR Ginting. Selain itu, KPK memeriksa pihak swasta lainnya, yakni Direktur PT Lembuswana Perkasa Dwi Wachyu Noor Afiah.
Pemeriksaan kali ini bukan yang pertama bagi Endri. Ia sebelumnya telah diperiksa KPK terkait kasus dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di Kutai Kartanegara pada Maret dan Juni 2026.
Â
Perjalanan Kasus Rita Widyasari
Rita Widyasari merupakan mantan kepala daerah yang terseret sejumlah perkara korupsi. Pada 2017, KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi.
Dalam perkara gratifikasi, Rita divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Ia juga dihukum membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan serta pencabutan hak politik selama 5 tahun.
Majelis hakim menyatakan Rita terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 110 miliar terkait perizinan proyek di Kutai Kartanegara.
Rita sempat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut melalui upaya peninjauan kembali (PK). Namun, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonannya pada 2021. Ia kemudian dieksekusi ke Lapas Pondok Bambu dan kini telah bebas.
Di luar perkara gratifikasi, Rita juga berstatus tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Status tersebut masih melekat hingga kini.
KPK sebelumnya mengungkap bahwa Rita turut menerima uang dari pengusaha tambang pada Juli 2024.
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6