Kuasa Hukum Gibran Yakin Masih Bisa Tempuh Jalur Hukum

Jakarta, CNN Indonesia --

Kuasa Hukum Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi, menyebut masih terdapat jalur hukum yang dapat ditempuh untuk membuktikan keabsahan ijazah pendidikan Gibran.

"Secara hukum masih bisa," ujar Rullyandi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (12/11).

Rullyandi hadir di PTUN Jakarta sebagai pihak tergugat intervensi mewakili Gibran Rakabuming Raka dalam sidang lanjutan gugatan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran pada Kamis (12/11).

Dalam sidang tersebut, majelis hakim memutuskan gugatan penggugat, PT Mercy Toga Kirana, gugur. Selain itu, Ketua Majelis Hakim Rahmadi menyebut bahwa pengajuan upaya hukum lain terkait perkara ini tidak terbuka.

"Maka, terhadap putusan gugur ini tidak lagi terbuka ruang pemeriksaan maupun pembuktian lebih lanjut dan tidak pula dapat diajukan upaya hukum," tegas Rahmadi dalam pembacaan pertimbangan.

Terkait pernyataan hakim tersebut, Rullyandi pun meyakini bahwa masih ada opsi upaya hukum banding. Menurutnya, seharusnya opsi tersebut tersedia di putusan pengadilan mana pun.

"Meskipun hakim tadi mengatakan bahwa tidak ada terbuka ruang untuk mengajukan upaya hukum banding, tadi Majelis sudah menyampaikan itu di persidangan, tapi secara hukum acara putusan, putusan pengadilan di mana pun itu bisa diajukan upaya hukum banding," terangnya.

Namun, belum ada keputusan terkait apakah pihak Gibran akan menempuh jalur tersebut maupun status pendampingan Rullyandi sebagai kuasa hukum usai putusan ini.

[Gambas:Video CNN]

Rullyandi mengatakan ia belum sempat menyampaikan hasil putusan sidang kepada Gibran karena masih fokus mendengarkan jalannya sidang.

"Tentu kami akan diskusikan ini dengan Mas Gibran hasil putusan hari ini, menyampaikan, dan kita akan melihat pertimbangan-pertimbangan itu secara teliti ya, cermat, dan akan melakukan pendalaman. Nanti selebihnya kami menyerahkan kepada Mas Gibran," ucap Rullyandi.

Sementara itu, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra sebelumnya mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait ijazah Gibran sudah bersifat final sehingga tidak menyisakan jalur hukum lain.

"Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita," ujar Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).

"Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final," lanjutnya.

(mou/isn)