LPSK Buka Peluang Pelindungan Justice Collaborator di Kasus Penyadapan

Jakarta, CNN Indonesia --

Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) membuka peluang memberikan pelindungan kepada pihak yang mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) atau saksi pelaku dalam penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah jenderal lainnya.

Kendati demikian, Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima permohonan pelindungan dari pihak yang berstatus JC.

Sri menyebut sejauh ini pihaknya telah menerima delapan permohonan pelindungan terkait perkara tersebut. Namun, seluruh pemohon masih berstatus sebagai saksi.

"Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi. Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai justice collaborator," kata dia dalam keterangannya, Kamis (12/11).

Sri menuturkan LPSK tetap membuka kemungkinan menerima permohonan dari pihak dengan status berbeda, termasuk JC, seiring perkembangan penanganan perkara.

Saat ini LPSK juga masih menelaah delapan permohonan yang masuk. Kata dia, LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik untuk memperoleh informasi lebih lanjut dan mendalami kebutuhan pelindungan para pemohon.

Dalam proses penelaahan, LPSK mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, hingga situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.

[Gambas:Video CNN]

Pertimbangan tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

LPSK menyatakan akan terus mengikuti perkembangan penanganan perkara, termasuk mengantisipasi kemungkinan bertambahnya permohonan pelindungan dari saksi maupun pihak lain dengan status berbeda.

Sebelumnya, LPSK kembali menerima dua pengajuan perlindungan terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dengan penambahan tersebut, maka total ada delapan orang yang mengajukan perlindungan kepada LPSK dalam perkara ini.

"Intinya sudah ada penambahan dua dari enam (yang terakhir), sudah, itu aja," ucap Wakil Ketua LPSK, Wawan Fahrudin di Polda Metro Jaya, Rabu (11/11).

Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Para tersangka merupakan eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 ayat 1 UU ITE. Selain Slamet, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.

(dis/isn)