JawaPos.com - Banyak pihak memberikan dukungan Sejumlah pihak mendukung Polri di bawah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk menuntaskan pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan tindak pidana makar.
Laskar Merah Putih menyampaikan pernyataan sikap terkait kasus tersebut. Sekjen LMP Abdul Rachman Thaha mengapresiasi Kapolri yang menunjukkan kesungguhan untuk mengungkap skandal penyadapan ilegal. Sejauh ini, Polri mengenakan pasal penyadapan ilegal terhadap para tersangka.
Menurut dia, sebutan oknum polisi bagi para pelaku sudah tidak relevan. Publik menginginkan agar terhadap para pelaku diproses pidana dengan pasal makar.
”Saya pandang, penerapan pasal penyadapan ilegal dan pasal makar ditentukan hasil investigasi Polri. Namun, Polri dan masyarakat tidak boleh abai bahwa Presiden Prabowo hanya satu dari puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang yang juga telah disadap secara ilegal,” papar Abdul Rachman Thaha.
Dia menyatakan, anggap presiden terlindungi dengan pasal makar tapi pasal yang sama jelas tidak relevan ketika digunakan untuk melindungi ribuan warga tadi.
”Atas dasar itu, Polri seharusnya juga memroses hukum para tersangka dengan UU Pelindungan Data Pribadi (PDP). Ancaman pidananya memang tidak seberapa. Namun penerapan UU PDP akan mengirim pesan bahwa khalayak selain presiden juga mendapat atensi Polri,” tandas Abdul Rachman Thaha.
Tanpa itu, lanjut dia, kerja positif Polri justru berisiko tercemari oleh kesan bahwa korps Tribrata diskriminatif dan bekerja demi kepentingan penguasa semata.
”Anggapan miring itu harus disanggah sebagai wujud sikap konsekuen Polri pada semboyan Kapolri Polri bersama masyarakat dan masyarakat tentu bukan hanya presiden,” tutur Abdul Rachman Thaha.
”Siapa yang sanggup memberikan jaminan bahwa LIMS dan piranti-piranti penyadapan lain tidak lagi disalahgunakan untuk mematai-matai warga negara secara ilegal?” lanjut dia.
