JawaPos.com - Pertemuan ke-13 ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM)-Plus di Cebu, Filipina, pada Kamis pekan lalu (29/10) turut dihadiri oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan Jenderal TNI Richard T.H. Tampubolon.
Kehadiran Richard dalam pertemuan negara-negara ASEAN tersebut mewakili Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin. Menurut Richard, forum tersebut sangat penting sebagai sarana untuk berdiskusi dengan jujur, tulus, dan saling menghormati sebagai satu keluarga besar di kawasan.
Kepada seluruh negara sahabat di ASEAN, Richard menekankan pentingnya menjaga semangat ADMM-Plus sebagai forum kerja sama yang tidak sekadar ajang pertemuan. Dia menilai, forum tersebut penting sebagai ruang dialog terbuka. Selain itu, momentum itu penting untuk memastikan soliditas di kawasan terus terjaga.
”Soliditas merupakan kunci keamanan kawasan, sementara keamanan menjadi fondasi bagi kemakmuran negara-negara di kawasan,” ucap Richard dikutip dari keterangan resmi Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada Senin (2/11).
Menurut Richard, ada 3 langkah yang perlu dilakukan untuk memperkuat kerja sama negara-negara di kawasan. Yakni membangun hubungan people to people melalui interaksi dan pelatihan bersama, mewujudkan kerja sama melalui aksi nyata, serta kerja sama pertahanan berdasar penghormatan dan manfaat bersama.
Dalam konteks aksi nyata, Indonesia menyampaikan apresiasi kepada seluruh negara anggota ASEAN dan negara-negara Plus atas partisipasi aktif dalam ADMM-Plus Combined Field Training Exercise (FTX), Exercise Trident Resolve 2026, yang diselenggarakan di Banten pada September 2026.
Keberhasilan latihan tersebut diharapkan menjadi landasan untuk memperkuat kerja sama terintegrasi. Khususnya dalam menghadapi situasi krisis. Tidak hanya itu, Richard menekankan, penghormatan terhadap kedaulatan dan penyelesaian perbedaan secara damai yang harus menjadi dasar kerja sama pertahanan.
”Prinsip tersebut penting untuk menjaga sentralitas ASEAN serta mewujudkan arsitektur kawasan yang seimbang, inklusif, dan memiliki legitimasi,” ujarnya.
