Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima 15.534 permohonan sepanjang 2026 hingga 31 Oktober. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.404 permohonan berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS).
Ketua LPSK Achmadi mengatakan, dari total 1.404 permohonan, sebanyak 1.078 di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual terhadap anak.
“TPKS memiliki urutan yang ketiga: 1.404 permohonan kekerasan seksual, baik itu termasuk juga yang bahkan yang paling banyak itu adalah anak. Itu terbanyak 1.404, dan kekerasan seksual dewasa itu 326 permohonan,” kata Achmadi dalam rapat dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).
Achmadi menjelaskan, secara keseluruhan, permohonan yang diterima LPSK hingga 31 Oktober 2026 didominasi oleh tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal (predicate crime) berupa penipuan, penggelapan, kejahatan perbankan, hingga perasuransian.
Jumlah permohonan yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut mencapai 10.867.
Sementara itu, sebanyak 1.880 permohonan lainnya berkaitan dengan tindak pidana lain yang menyebabkan saksi, pelaku, pelapor, maupun pihak terkait berada dalam situasi ancaman atau kondisi khusus yang membahayakan keselamatan jiwa.
Adapun jenis tindak pidana lain yang turut ditangani LPSK meliputi korupsi, perdagangan orang, narkotika, psikotropika, serta tindak pidana lainnya.
“Kemudian, di samping tentu di bawah kasus-kasus yang lainnya, apakah itu TPKS, korupsi, perdagangan orang, narkotika, psikotropika, dan atau tindak pidana lain yang terdapat ancaman ataupun situasi khusus yang membahayakan jiwanya. 1.880 di antaranya itu adalah yang kedua juga terbanyak, itu adalah termasuk tindak pidana lain yang mengakibatkan, apakah itu posisi saksi, pelaku, pelapor, dan sebagainya dihadapkan pada ancaman situasi khusus atau yang membahayakan jiwa. Ini juga juga besar,” katanya.
Dari sisi status hukum pemohon, mayoritas permohonan diajukan oleh korban tindak pidana, yakni sebanyak 14.134 permohonan. Kemudian, sebanyak 520 permohonan diajukan oleh saksi, 377 permohonan oleh pelapor, serta 490 permohonan berasal dari pihak lain yang memiliki hubungan dengan tindak pidana, termasuk keluarga korban.
Achmadi menilai, data tersebut memperlihatkan bahwa dampak tindak pidana tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, tetapi juga dapat memengaruhi anggota keluarganya. Karena itu, pemenuhan hak dan perlindungan bagi keluarga korban juga menjadi hal yang perlu diperhatikan.
“Keluarga ini menunjukkan bahwa akibat atau dampak tindak pidana juga dialami atau dirasakan oleh korban selain korban itu sendiri. Sehingga keluarga juga perlu ada hak-hak pemenuhan haknya,” kata dia.
Perempuan Jadi Pemohon Terbanyak
Berdasarkan kelompok rentan, hampir 50 persen permohonan yang diterima LPSK sepanjang 2026 diajukan oleh perempuan. Jumlahnya mencapai 7.765 permohonan.
Selain itu, terdapat 1.760 permohonan yang diajukan oleh kelompok usia anak atau sekitar 11,33 persen dari keseluruhan permohonan. Sementara itu, pemohon lanjut usia tercatat sebanyak 1.575 permohonan atau sekitar 10 persen.
LPSK juga menerima permohonan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Jumlahnya mencapai 88 permohonan atau sekitar 0,5 persen dari total permohonan yang masuk.
Dari sisi kanal pengajuan, masyarakat paling banyak menyampaikan permohonan melalui aplikasi SIMPUL SAKSA LPSK (Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Saksi dan Korban). Jumlah permohonan yang masuk melalui aplikasi tersebut mencapai 7.269.
Selain aplikasi, LPSK menerima sekitar 2.000 permohonan melalui WhatsApp dan 241 permohonan melalui surat elektronik atau email.
“Ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan LPSK dalam rangka ini selaras dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Meski demikian, pengajuan permohonan secara non-elektronik juga masih cukup tinggi. LPSK mencatat sebanyak 5.806 permohonan disampaikan melalui jalur non-elektronik, baik dengan datang langsung maupun secara tertulis. Dari jumlah tersebut, pengajuan secara langsung ke kantor LPSK mencapai lebih dari 4.700 permohonan.
Berdasarkan sebaran wilayah, Jawa Barat menjadi daerah asal pemohon terbanyak. Setelah itu, disusul DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
LPSK Putus 18.306 Permohonan
Selain mencatat penerimaan permohonan, LPSK juga telah memutus sebanyak 18.306 permohonan sepanjang 2026 hingga 31 Oktober.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.722 merupakan keputusan atas permohonan perlindungan. Sementara itu, sekitar 15.000 keputusan lainnya berkaitan dengan penilaian restitusi atau ganti kerugian bagi korban tindak pidana.
Achmadi menjelaskan, tingginya jumlah keputusan terkait restitusi tersebut salah satunya disebabkan adanya permohonan yang merupakan kelanjutan atau carry-over dari tahun sebelumnya.
Dari keseluruhan permohonan yang telah diputus, sekitar 85 persen atau lebih dari 15.000 permohonan dinyatakan diterima karena memenuhi persyaratan. Sementara permohonan yang tidak diterima merupakan permohonan yang tidak memenuhi ketentuan, baik diputus ditolak maupun direkomendasikan kepada pihak terkait.
Adapun jumlah penerima program perlindungan LPSK hingga 31 Oktober 2026 mencapai 17.426 orang.
Berdasarkan jenis tindak pidana, penerima perlindungan terbanyak berkaitan dengan kasus penipuan dan TPPU dengan tindak pidana asalnya. LPSK mencatat sebanyak 1.381 orang dalam kategori tersebut.
Kemudian, penerima perlindungan terkait TPKS menempati urutan berikutnya dengan 1.121 orang. Selanjutnya, terdapat 569 orang terkait tindak pidana lainnya, 182 orang terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO), 143 orang terkait terorisme, 141 orang terkait korupsi, serta 6 orang terkait narkotika.
Sepanjang 2026, LPSK juga telah memberikan 20.539 layanan program perlindungan kepada para penerima perlindungan atau terlindung.
Achmadi menjelaskan, jumlah layanan tersebut lebih besar dibandingkan jumlah orang yang terlindungi karena satu orang dapat menerima lebih dari satu jenis program perlindungan.
Dalam hal pemenuhan hak korban, LPSK turut memfasilitasi penghitungan restitusi atau ganti kerugian yang diajukan kepada pelaku tindak pidana. Sepanjang 2026, nilai restitusi yang difasilitasi LPSK mencapai Rp 10,31 triliun.
Namun, dari nilai tersebut, restitusi yang masuk dalam tuntutan jaksa hingga Oktober tercatat sekitar Rp 13,9 miliar. Sementara restitusi yang diputus hakim mencapai Rp 16,63 miliar dan restitusi yang telah dibayarkan oleh pelaku tercatat sebesar Rp 229,87 miliar.
Achmadi menjelaskan, terdapat perbedaan yang cukup besar antara nilai restitusi yang difasilitasi LPSK dengan nilai yang masuk dalam tuntutan maupun putusan pengadilan. Hal itu salah satunya karena sejumlah perkara baru diserahkan pada November sehingga masih dalam proses peradilan dan belum masuk dalam tuntutan jaksa.
Selain restitusi, LPSK juga menyalurkan dana bantuan korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) sebesar lebih dari Rp 260 juta kepada 6 korban. Penyaluran tersebut dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.
Meski demikian, Achmadi menyebut masih terdapat sejumlah putusan pengadilan yang belum mencantumkan secara eksplisit pemberian dana bantuan kepada korban. LPSK pun masih melakukan koordinasi terkait hal tersebut.
“Kemudian terkait TPK kami laporkan pula bahwa LPSK juga telah menyerahkan dana bantuan korban kepada korban TPKS sebesar 260 juta lebih kepada 6 korban mendasari putusan pengadilan. Ada beberapa putusan yang tidak dicantumkan secara eksplisit sehingga ini masih terus kita koordinasikan,” katanya.
Sementara itu, terkait korban terorisme masa lalu, LPSK juga memfasilitasi proses pembayaran kompensasi kepada para korban dari berbagai peristiwa terorisme.
Achmadi menyebut, LPSK akan menyerahkan kompensasi dengan nilai sekitar Rp 9,9 miliar dalam waktu dekat. Penyerahan tersebut ditargetkan berlangsung pada akhir November 2026 atau paling lambat awal Desember 2026.
Sebelumnya, LPSK telah menyerahkan kompensasi kepada sekitar 834 korban terorisme masa lalu pada tahun-tahun sebelumnya.
“Meskipun di tahun-tahun sebelumnya kita juga telah menyerahkan kepada korban kurang lebih 834 orang. Dan tahun ini masih kita akan serahkan pada akhir November ini atau paling lambat pada awal Desember,” pungkasnya.