Hong Kong -
Menteri Perumahan Hong Kong, Winnie Ho, mengundurkan diri menyusul peristiwa kebakaran di Tai Po yang menewaskan 168 orang pada November tahun lalu. Pemimpin Hong Kong, John Lee, mengumumkan hal itu sambil membungkuk dan menyampaikan permohonan maaf atas kebakaran mematikan tersebut.
Dilansir Channel News Asia, Kamis (29/10/2026), dia menjanjikan reformasi menyeluruh terhadap industri bangunan dan sistem regulasi di wilayah itu. Kebakaran yang terjadi pada 26 November tersebut melanda tujuh blok menara setinggi 31 lantai di kompleks hunian Wang Fuk Court yang saat itu tengah menjalani renovasi.
Peristiwa tersebut merupakan kebakaran paling mematikan di kota tersebut sejak tahun 1948. Ribuan warga terpaksa mengungsi karena tempat tinggal mereka tidak lagi layak huni.
Pernyataan Lee disampaikan sesaat sebelum dia merilis laporan setebal lebih dari 1.000 halaman yang disusun oleh panel pimpinan hakim. Laporan itu merinci berbagai kegagalan dalam tata kelola dan pengawasan sistem renovasi bangunan di Hong Kong.
"Saya sangat sedih. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada warga yang terdampak dan masyarakat umum," ujar Lee.
Ho merupakan pejabat pertama yang mengundurkan diri akibat kebakaran tersebut. Pemerintah Hong Kong telah membentuk tim independen untuk menyelidiki pejabat mana saja yang harus dimintai pertanggungjawaban.
Lee menjelaskan keputusan agar Ho memikul tanggung jawab atas insiden ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor, seperti peran resmi, portofolio kebijakan, dan hal-hal relevan lainnya. Lee juga menyatakan tiga lembaga pemerintah lainnya turut memikul tanggung jawab, yakni Departemen Bangunan, Departemen Layanan Pemadam Kebakaran, dan Departemen Tenaga Kerja.
"Meskipun insiden yang berada dalam lingkup wewenang Unit Pemeriksaan Independen (ICU) di bawah Biro Perumahan ini tidak melibatkan kesalahan pribadi atau pelanggaran etika, saya berpendapat bahwa Menteri Perumahan harus memikul tanggung jawab politik," katanya.
ICU, yang dinilai paling bertanggung jawab atas kebakaran maut tersebut, akan dibubarkan. Wakil Sekretaris Keuangan Michael Wong, yang juga menjabat sebagai pelaksana tugas Menteri Perumahan, menyampaikan unit pengawas perumahan publik akan dibentuk untuk menggantikan ICU.
Dia menambahkan unit baru ini akan mencakup seluruh perumahan sewa publik maupun perumahan bersubsidi, serta akan beroperasi berdasarkan proyek untuk meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan. Sekretaris Keamanan Hong Kong Chris Tang mengumumkan pembentukan divisi pencegahan kebakaran berskala besar yang baru di bawah Departemen Layanan Pemadam Kebakaran.
Laporan panel menyimpulkan kebakaran maut tersebut terjadi akibat kegagalan sistemik di lima bidang utama, yang dipicu oleh kurangnya rasa krisis serta kegagalan dalam mengantisipasi risiko-risiko yang sebenarnya sudah jelas terlihat. Hal tersebut mencakup celah dalam peraturan, seperti tidak adanya larangan merokok di lokasi konstruksi, serta tidak adanya standar atau penegakan aturan terkait penggunaan material sementara yang mudah terbakar, misalnya papan styrofoam dan jaring perancah (scaffolding).
Laporan komite tersebut menyatakan kontraktor Prestige Construction & Engineering Co Ltd serta konsultan proyek Will Power Architects Co Ltd harus memikul tanggung jawab utama. Setidaknya 25 dakwaan pidana terkait kebakaran di Wang Fuk Court telah diajukan terhadap Prestige, Will Power, dan tujuh individu.
Dakwaan tersebut mencakup tindak pidana pembunuhan tanpa rencana, konspirasi untuk melakukan penipuan, pencucian uang, dan penggelapan pajak. Sebagai informasi, kebakaran itu juga menyebabkan sembilan warga negara Indonesia atau WNI menjadi korban tewas.
(haf/dhn)
