Menyikapi Terbitnya Fatwa MUI: Perlukah Vape Dilarang Total?

Jakarta -

Pandangan keagamaan perlu dihormati. Namun, konsumen memiliki hak yang wajib dilindungi dan kebijakan perlu dievaluasi berdasarkan bukti.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektronik (REL)/Vape, yang ditandatangani pada 6 November 2026 dan diumumkan kepada publik pada 9 November 2026. MUI mendasarkan keputusan tersebut pada pertimbangan bahaya kesehatan, kerusakan lingkungan, serta prinsip sadd al-dzari'ah untuk mencegah penyalahgunaan vape sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.

Keputusan tersebut tentu perlu dihormati sebagai pandangan keagamaan. MUI memiliki peran penting dalam memberikan pedoman kepada umat Islam. Selain hukum terhadap vape, fatwa tersebut juga memuat rekomendasi terkait kebijakan pengendalian lebih lanjut. Dalam konteks ini, diperlukan pembahasan yang lebih luas mengenai pendekatan kebijakan yang dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat secara efektif dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan.

Pembahasan mengenai pilihan kebijakan ini bukan dimaksudkan untuk menolak perlindungan kesehatan. Sebaliknya, justru karena kesehatan masyarakat merupakan kepentingan bersama, setiap kebijakan yang membatasi aktivitas masyarakat harus memiliki dasar ilmiah, argumentasi hukum, dan pertimbangan sosial yang memadai.

Fatwa dan Kebijakan Negara Memiliki Kedudukan Masing-masing

Fatwa MUI mempunyai otoritas moral dan keagamaan yang penting bagi umat Islam. Pada saat yang sama, rekomendasi yang berkaitan dengan pembentukan peraturan negara perlu ditempatkan dalam mekanisme pembentukan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 7 dan Pasal 8, mengatur jenis, hierarki, serta pengakuan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, rekomendasi MUI untuk pengaturan lebih lanjut mengenai vape ini merupakan usulan yang masih harus melalui proses legislasi.

Apabila negara hendak melarang suatu produk secara menyeluruh, pembentuk undang-undang wajib mempertimbangkan kepastian hukum, asas keadilan, proporsionalitas, efektivitas, serta konsekuensi sosial-ekonominya. Pertimbangan tersebut penting untuk memastikan instrumen kebijakan yang dipilih benar-benar mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat secara efektif dan proporsional.

Penyalahgunaan Tidak Boleh Digeneralisasi

AKVINDO memahami bahwa penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana konsumsi narkotika merupakan persoalan serius. Bahkan, berdasarkan penjelasan resmi MUI, pembahasan fatwa vape berawal dari perhatian aparat kepolisian terhadap penyalahgunaan perangkat ini sebagai media konsumsi narkotika. Persoalan tersebut tidak boleh diremehkan. Penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi zat terlarang harus ditindak tegas berdasarkan hukum yang berlaku.

Namun, dalam menyikapi persoalan tersebut, penting untuk memastikan bahwa respons terhadap penyalahgunaan vape tetap membedakan antara produk vape yang beredar sesuai ketentuan dengan produk vape ilegal yang disalahgunakan untuk mengonsumsi narkoba.

Kita perlu membedakan antara perangkat, kandungan cairan, legalitas produk, dan perilaku penggunanya. Produk vape yang sesuai ketentuan tidak dapat disamakan dengan vape yang disalahgunakan untuk konsumsi zat terlarang.

Dalam hukum pidana, perbuatan penyalahgunaan harus menjadi sasaran penegakan hukum. Jika suatu perangkat digunakan untuk melakukan kejahatan, yang perlu diperkuat adalah pengawasan, penyelidikan, dan penindakan terhadap pelaku serta jaringan peredarannya.

Melarang seluruh kategori produk karena penyalahgunaan oleh sebagian pihak perlu dipertimbangkan secara cermat. Dari sisi konsumen, pelarangan menyeluruh berpotensi mencabut hak atas pilihan bagi konsumen dewasa terhadap produk yang sebelumnya tersedia secara legal dan berada dalam kerangka pengawasan pemerintah. Karena itu, kepentingan dan perlindungan konsumen perlu menjadi bagian dari pertimbangan, termasuk memastikan konsumen memperoleh akses terhadap produk yang memenuhi ketentuan, informasi risiko yang memadai, serta perlindungan dari produk ilegal yang tidak terstandarisasi.

Selain itu, dengan mengimplementasikan pelarangan menyeluruh negara berpotensi kehilangan instrumen untuk mengawasi standar produk, rantai distribusi, serta pelaku usahanya. Kondisi tersebut justru akan mendorong distribusi produk bergeser ke jalur ilegal yang lebih sulit diawasi dan dikendalikan.

Indonesia Sebenarnya Telah Memiliki Kerangka Pengendalian

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah Indonesia bukan negara yang sama sekali tidak mengatur rokok elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mengatur pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik.

Kerangka regulasi yang telah tersedia ini dapat menjadi landasan untuk terus memperkuat pengendalian rokok elektronik, mulai dari pengujian laboratorium, pengawasan kandungan dan produk ilegal, hingga pembatasan akses bagi orang di bawah umur. Penguatan implementasi dan evaluasi secara berkala menjadi penting untuk memastikan berbagai instrumen tersebut dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat secara efektif.

Dalam mempertimbangkan langkah kebijakan ke depan, efektivitas regulasi yang telah berjalan dapat menjadi salah satu dasar evaluasi untuk menentukan pendekatan pengendalian yang paling tepat sebelum memilih untuk mengambil jalur pelarangan total.

Perlindungan dan Pilihan Konsumen Perlu Menjadi Pertimbangan

Sebagai organisasi yang mewakili konsumen, AKVINDO berpandangan bahwa kebijakan mengenai rokok elektronik perlu tetap menempatkan perlindungan masyarakat sebagai tujuan utama. Pada saat yang sama, kepentingan konsumen dewasa yang terdampak langsung oleh kebijakan juga perlu mendapat ruang dalam proses perumusannya.

Ada beberapa hal yang penting untuk menjadi perhatian.Pertama, konsumen perlu dilindungi dari produk ilegal yang tidak memenuhi ketentuan. Pengawasan terhadap peredaran produk perlu terus diperkuat untuk memastikan konsumen tidak berhadapan dengan produk yang tidak jelas asal-usul, kandungan, maupun kepatuhannya terhadap ketentuan yang berlaku.

Kedua, konsumen dewasa perlu tetap memiliki pilihan terhadap produk legal yang memenuhi ketentuan. Pelarangan secara menyeluruh berpotensi menghilangkan pilihan tersebut dan dapat mendorong sebagian konsumen mencari produk melalui jalur yang tidak resmi. Karena itu, pengawasan dan pengendalian terhadap produk legal dapat menjadi pendekatan yang lebih tepat dibandingkan menghilangkan seluruh pilihan yang tersedia bagi konsumen dewasa.

Ketiga, perlindungan terhadap anak dan remaja harus menjadi prioritas. Akses terhadap produk rokok elektronik perlu dibatasi secara tegas bagi kelompok tersebut, disertai pengawasan dan edukasi yang mampu mencegah penggunaan sejak dini.

Keempat, konsumen perlu mendapatkan ruang untuk menyampaikan perspektifnya dalam pembahasan kebijakan. Sebagai kelompok yang akan terdampak langsung, konsumen dapat memberikan perspektif mengenai kondisi di lapangan serta konsekuensi yang mungkin timbul dari suatu kebijakan.

Kebijakan semacam ini bukan berarti membiarkan peredaran vape tanpa batas. Sebaliknya, pendekatan tersebut menempatkan negara sebagai pengendali yang tegas, terukur, dan bertanggung jawab.

Melindungi Masyarakat Tidak Harus Berarti Melarang Semuanya

Pada akhirnya, perdebatan mengenai fatwa vape bukanlah pertentangan antara agama dan ilmu pengetahuan. Keduanya justru dapat ditempatkan dalam dialog yang konstruktif demi kepentingan masyarakat.

MUI berhak menyampaikan pandangan keagamaannya. Pemerintah juga berkewajiban melindungi kesehatan masyarakat. Namun, pembentuk kebijakan negara tetap harus memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki dasar ilmiah, alasan hukum yang kuat, serta manfaat yang sebanding dengan dampaknya.

AKVINDO menghormati fatwa MUI. Namun kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak serta merta mengambil kesimpulan pelarangan. Perlu ada pengujian lebih jauh mengenai efektivitas, konsekuensi, dan alternatif kebijakannya.

Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat justru mengabaikan bukti ilmiah, mempersempit ruang perlindungan konsumen, atau menciptakan persoalan baru berupa peredaran produk ilegal yang semakin sulit diawasi.

Negara harus tegas terhadap penyalahgunaan narkotika, tegas melindungi anak-anak, tegas mengawasi kualitas produk, dan tegas menindak pelanggaran. Namun, ketegasan tidak harus selalu diwujudkan melalui pelarangan menyeluruh.

Sebab, ukuran keberhasilan kebijakan publik bukanlah seberapa banyak hal yang dilarang, melainkan seberapa efektif kebijakan tersebut melindungi masyarakat dengan tetap menjunjung keadilan, kepastian hukum, dan rasionalitas ilmiah.

(anl/ega)