Negara-negara Uni Eropa Tolak Rencana Keanggotaan Khusus Kanada

Brussels -

Sejumlah negara anggota Uni Eropa menolak usulan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen untuk memberikan Kanada status khusus sebagai "anggota asosiasi" dalam blok tersebut.

Kanselir Jerman Friedrich Merz bersama sejumlah pemimpin negara Uni Eropa lainnya mendesak agar istilah itu dihapus dari rancangan deklarasi bersama menjelang KTT Uni Eropa-Kanada yang berlangsung selama dua hari mulai Kamis (29/10) di Montreal, Kanada. Informasi ini disampaikan sejumlah diplomat kepada kantor berita dpa dan AFP.

Dalam dokumen yang telah direvisi, kedua pihak kini hanya menyepakati rencana untuk membangun "hubungan yang lebih erat", tanpa memberikan status keanggotaan kepada Kanada.

Deklarasi tersebut telah disetujui negara-negara anggota Uni Eropa pada Rabu (28/10) malam dan dijadwalkan dipublikasikan pada Jumat (30/10), saat pertemuan puncak berakhir.

KTT ini dihadiri Perdana Menteri Kanada Mark Carney, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Dewan Eropa Antonio Costa, serta sejumlah komisioner Uni Eropa.

Mengapa Uni Eropa menolak status keanggotaan khusus Kanada?

Gagasan menjadikan Kanada sebagai negara pertama yang memperoleh status "anggota asosiasi" Uni Eropa pertama kali disampaikan von der Leyen pada September lalu, dalam sebuah pidato yang juga dihadiri Carney.

Namun, usulan tersebut memicu keberatan sejumlah negara anggota karena perjanjian yang menjadi dasar hukum Uni Eropa saat ini tidak mengatur status keanggotaan semacam itu.

Menurut sejumlah diplomat, pemerintah negara-negara anggota mempertanyakan kejelasan bentuk kerja sama yang diusulkan. Mereka juga menilai Komisi Eropa tidak melakukan konsultasi yang memadai sebelum mengajukan gagasan tersebut.

Jerman, Prancis, dan Italia termasuk di antara negara yang menyampaikan keberatan, meskipun ketiganya pada prinsipnya mendukung hubungan yang lebih erat dengan Kanada.

Persoalan lain muncul karena istilah "anggota asosiasi" sebelumnya juga digunakan dalam pembahasan mengenai kemungkinan bergabungnya Ukraina dengan Uni Eropa.

Merz pernah mengusulkan status tersebut sebagai tahap peralihan sebelum Ukraina memperoleh keanggotaan penuh. Dalam skema itu, Ukraina dapat menghadiri pertemuan tingkat tinggi dan pertemuan para menteri Uni Eropa, tetapi tidak memiliki hak suara.

Sementara itu, von der Leyen menggunakan istilah yang sama untuk menggambarkan bentuk hubungan berbeda dengan Kanada, yang tidak memiliki jalur hukum untuk menjadi anggota Uni Eropa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam rancangan awal deklarasi, Kanada direncanakan dapat berpartisipasi dalam konsultasi mengenai berbagai kebijakan politik dan regulasi penting Uni Eropa sebagai anggota asosiasi.

Ruang lingkup kerja sama tersebut rencananya akan diperjelas sebelum KTT Uni Eropa-Kanada berikutnya pada 2027.

Menanggapi perdebatan tersebut, Carney berupaya meredam persoalan seputar istilah yang digunakan.

Menurutnya, istilah yang dipilih tidak sepenting manfaat nyata dari kerja sama yang lebih erat bagi masyarakat Kanada.

Kerja sama ekonomi, pertahanan, hingga energi

Meski berbeda pandangan mengenai status keanggotaan, Uni Eropa dan Kanada tetap berkomitmen memperluas kemitraan strategis mereka.

Deklarasi yang telah direvisi menitikberatkan pada inisiatif "Aliansi untuk Masa Depan", istilah yang kerap digunakan Carney untuk menggambarkan arah hubungan Kanada dengan Uni Eropa.

Melalui inisiatif tersebut, kedua pihak ingin mengurangi hambatan perdagangan, mempermudah investasi, serta menjamin pasokan bahan baku kritis, obat-obatan, dan teknologi ketika terjadi krisis.

Kerja sama juga akan diperluas ke sektor energi, perlindungan iklim, kecerdasan buatan, keamanan, dan pendidikan.

Kanada berpeluang memperoleh akses yang lebih luas ke berbagai program Uni Eropa, termasuk di bidang penelitian, pendidikan, dan pertahanan.

Selain itu, kedua pihak berencana membentuk dewan ekonomi baru yang mempertemukan pelaku usaha dari Kanada dan negara-negara Uni Eropa.

Deklarasi tersebut juga mencakup rencana kajian kelayakan untuk meningkatkan ekspor gas alam cair (LNG) Kanada ke Eropa.

Namun, sejumlah komitmen ekonomi dalam rancangan awal telah diperlemah atas permintaan negara-negara anggota Uni Eropa.

Target eksplisit untuk memperdalam integrasi pasar keuangan, misalnya, dihapus dari dokumen akhir.

Begitu pula dengan rencana pemberian perlakuan istimewa dalam kebijakan keamanan ekonomi. Sebagai gantinya, kedua pihak hanya berkomitmen membatasi potensi dampak negatif kebijakan masing-masing.

Kebijakan Donald Trump dorong Uni Eropa dan Kanada mendekat

Upaya mempererat hubungan Uni Eropa dan Kanada berlangsung di tengah meningkatnya ketidakpastian hubungan kedua pihak dengan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

Perselisihan perdagangan, penerapan tarif impor Amerika Serikat, hingga klaim teritorial Trump telah menimbulkan kekhawatiran di Kanada maupun Eropa mengenai keandalan AS sebagai mitra.

Kondisi tersebut mendorong kedua pihak mencari cara untuk mengurangi ketergantungan terhadap negara lain, sekaligus memperkuat kemampuan mereka dalam memperjuangkan kepentingan bersama.

Trump sebelumnya mengecam gagasan pemberian status anggota asosiasi Uni Eropa kepada Kanada dengan menyebutnya sebagai sesuatu yang "konyol".

Ia juga mengancam akan mengambil tindakan jika kerja sama tersebut dinilai merugikan kepentingan Amerika Serikat.

Trump bahkan memperingatkan kemungkinan penerapan tarif impor yang tinggi atau penghentian perdagangan dengan Eropa di sejumlah sektor.

Meski usulan status keanggotaan khusus Kanada kini ditolak, Uni Eropa dan Kanada tetap berupaya memperkuat hubungan politik, ekonomi, dan keamanan mereka di tengah perubahan dinamika geopolitik global.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu

Editor: Hani Anggraini

(nvc/nvc)