Tel Aviv -
Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dirinya terbuka untuk melakukan pembicaraan mengenai pembentukan pemerintahan yang luas, menyusul tidak adanya mayoritas parlemen usai pemilu 27 Oktober. Namun Netanyahu bersikeras agar dirinya tetap menjabat sebagai PM Israel.
Hasil resmi pemilu Israel menyatakan Partai Likud yang menaungi Netanyahu menempati peringkat pertama dengan 27 kursi parlemen atau Knesset. Peringkat kedua ditempati Partai Yashar dengan 21 kursi, yang dipimpin mantan kepala militer Israel, Gadi Eisenkot, yang memimpin kubu oposisi.
Jika dihitung berdasarkan kubu politik utama yang ada di Israel, koalisi Netanyahu meraih total 53 kursi, dari total 120 kursi yang diperebutkan. Sedangkan koalisi oposisi memperoleh total 48 kursi.
Keduanya sangat jelas masih jauh dari ambang batas mayoritas 61 kursi untuk bisa memegang kendali atas parlemen dan membentuk pemerintahan baru. Negosiasi koalisi pun menjadi kunci dalam pembentukan pemerintahan baru Israel, namun diperkirakan akan berlangsung alot dan memakan waktu lama.
Netanyahu, seperti dilansir Anadolu Agency, Selasa (3/11/2026), mengatakan bahwa Partai Likud "berkeinginan untuk membentuk pemerintahan yang luas bersama mitra-mitra kami dan pihak mana pun yang bersedia melakukannya dan tidak mendukung terorisme".
"Saya terbuka untuk mengadakan dialog mengenai masalah ini," kata Netanyahu dalam pernyataan via media sosial X.
Dia kemudian mengatakan bahwa "publik Israel tidak menginginkan pemerintahan yang bergantung pada Ra'am dan Joint List" -- merujuk pada dua partai Arab Israel yang mendapatkan kursi parlemen. Kedua partai Arab itu memperoleh total 19 kursi parlemen.
Netanyahu menyebut kedua partai Arab itu sebagai ancaman bagi Israel.
"Sejak hari pertama, kami telah mengulurkan tangan untuk membentuk pemerintahan nasional yang luas," ujar PM Israel tersebut.
Namun Netanyahu menambahkan bahwa dirinya memiliki mandat untuk tetap menjadi PM menyusul pemilu legislatif pekan lalu.
"Mayoritas jelas dari masyarakat Yahudi memilih Likud sebagai partai terbesar dan memilih saya, sebagai Perdana Menteri, untuk memimpin pemerintahan selanjutnya," tegasnya.
Kubu Oposisi Rekomendasikan Gadi Eisenkot sebagai PM Israel
Beberapa hari terakhir, lobi-lobi politik gencar dilakukan kubu oposisi Israel demi mewujudkan koalisi kuat untuk bisa membentuk pemerintahan. Kubu oposisi juga disebut sebagai blok anti-Netanyahu.
Setidaknya tiga partai oposisi, Partai Together pimpinan mantan PM Naftali Bennett, Partai Demokrat pimpinan Yair Golan, dan Partai Yisrael Beytenu pimpinan mantan Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman telah memutuskan untuk merekomendasikan kepada Presiden Israel Isaac Herzog agar menugaskan Eisenkot membentuk pemerintahan.
Dua partai Arab Israel dalam parlemen juga diperkirakan akan merekomendasikan Eisenkot, yang berpotensi meningkatkan dukungan untuknya menjadi 67 kursi parlemen -- melampaui ambang batas mayoritas 61 kursi untuk memegang kendali atas parlemen.
Herzog dijadwalkan melakukan konsultasi selama dua hari, mulai Rabu (4/11) besok, dengan perwakilan partai yang memenangkan kursi parlemen, sebelum menugaskan seorang anggota parlemen untuk menerima mandat dalam membentuk pemerintahan berikutnya.
Herzog tidak diharuskan memilih pemimpin dari partai terbesar dalam parlemen. Sebaliknya, mandat tersebut dapat diberikan kepada anggota parlemen yang dianggap mampu membentuk pemerintahan yang dapat memperoleh kepercayaan dari Knesset.
Anggota parlemen yang ditunjuk oleh Herzog itu akan diberi waktu 28 hari untuk membentuk pemerintahan, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 14 hari.
Terlepas dari itu, rekomendasi yang disampaikan kepada Herzog tidak menjamin terbentuknya koalisi pemerintahan. Lieberman diketahui menolak keras untuk bergabung dengan pemerintahan yang menyertakan partai-partai Arab Israel.
(nvc/dhn)
