Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

OJK Bakal Luncurkan Aplikasi Anti-Scam, Bisa Deteksi Nomor Telepon hingga Rekening Palsu

Menurut OJK, selama ini masyarakat belum punya satu kalan terpadu untuk pastikan keamanan berbagai informasi soal anti-scam.#bisnisupdate #update #bisnis #text

Kumparan 3 menit baca 0 komentar
OJK Bakal Luncurkan Aplikasi Anti-Scam, Bisa Deteksi Nomor Telepon hingga Rekening Palsu
Foto: Kumparan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan meluncurkan aplikasi anti-scam untuk membantu masyarakat mendeteksi berbagai modus penipuan digital. Melalui aplikasi ini, masyarakat nantinya dapat memeriksa legalitas nomor telepon, tautan internet, hingga rekening sebelum melakukan transaksi.

Anggota Dewan Komisioner OJK Dicky Kartikoyono mengatakan, upaya memperkuat pelindungan konsumen harus dilakukan secara proaktif sejak awal. Untuk itu, OJK akan mengembangkan aplikasi tersebut melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait.

"Kami akan me-launch anti-scam apps. Ini yang paling depan sekali. Anti-scam apps itu tujuannya adalah memberikan jawaban kepada masyarakat ketika mereka harus bertanya, apakah telepon ini legal atau ilegal, link ini palsu atau tidak, pembicara ini atau misalnya ada yang deepfake ini benar apa engga," kata Dicky dalam agenda Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (16/11).

Selain nomor telepon dan tautan mencurigakan, aplikasi tersebut juga akan memungkinkan masyarakat mengecek keamanan rekening tujuan transfer. Dengan begitu, pengguna dapat mengetahui apakah rekening yang akan dituju terindikasi sebagai rekening penampung dana hasil penipuan atau tindak kejahatan lainnya.

Menurut Dicky, selama ini masyarakat belum memiliki satu kanal terpadu untuk memastikan keamanan berbagai informasi dan penawaran yang diterima melalui SMS, telepon, maupun internet. Pengembangan aplikasi anti-scam tersebut akan dilakukan melalui integrasi berbagai basis data dari kementerian, lembaga, dan asosiasi terkait. OJK juga akan berkolaborasi dengan Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) dalam pengembangannya.

"Tujuannya adalah memberikan informasi tadi sejak awal ketika masyarakat akan bertransaksi. Nah apps ini tentunya cara bekerjanya seperti QRIS, terhubung dengan data, dengan database," ujar Dicky.

Dicky menjelaskan, aplikasi tersebut saat ini masih dalam proses sandbox. Dalam pengembangannya, OJK mendapat dukungan dari sejumlah lembaga internasional, antara lain Asian Development Bank (ADB), World Bank, dan Gates Foundation.

Pada tahap awal, fitur yang dikembangkan akan difokuskan untuk membantu masyarakat memeriksa apakah suatu nomor telepon, tautan, atau rekening tergolong aman atau terindikasi penipuan. OJK juga tengah membangun integrasi dengan berbagai sumber data, termasuk daftar hitam (blacklist) nomor telepon, rekening, dan pihak-pihak yang terindikasi melakukan penipuan. Data tersebut nantinya dapat dipadukan dengan daftar putih (whitelist) untuk membantu masyarakat membedakan pihak yang aman dan berisiko.

“Karena yang paling penting kita bisa membedakan antara blacklist dan whitelist ketika masyarakat bertanya,” jelas Dicky

Ke depan, aplikasi ini juga berpeluang dilengkapi teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk melakukan analisis jaringan atau network analysis. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi keterkaitan antara nomor telepon, rekening, dan berbagai pihak yang terlibat dalam aktivitas penipuan.

"Kalau sudah terhubung semua, bisa kita tambahkan dengan AI yang bisa melakukan network analysis," kata Dicky.

Dicky menambahkan, pengembangan aplikasi anti-scam menjadi salah satu bagian dari upaya OJK memperkuat pelindungan konsumen pada 2027. OJK juga akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan risiko sudah diidentifikasi sejak produk dan layanan keuangan dirancang.

Menurut Dicky, kecepatan inovasi di industri jasa keuangan digital harus diimbangi dengan penguatan sistem pelindungan konsumen. Penanganan risiko tidak seharusnya baru dilakukan setelah masalah berkembang dan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

"Yang pertama adalah prevent the harm, protect the consumer. And the harm occurs, restore the trust. Ini yang menjadi penting untuk kami upayakan ke depan. Kita tidak boleh selalu menunggu masalah menjadi besar baru kemudian kita memperbaiki sistem," pungkas Dicky.

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.