Presiden Prabowo Subianto menginginkan negara menguasai minimal 70 persen hasil tambang di Indonesia. Merespons rencana tersebut, Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo) menilai pemerintah perlu merumuskan kebijakan secara terukur dengan melibatkan pelaku usaha.
Ketua Umum Aspebindo, Anggawira, mengatakan pihaknya mendukung tujuan pemerintah untuk meningkatkan manfaat sektor pertambangan bagi negara. Namun, penerapannya harus tetap memperhatikan kepastian hukum, kelayakan investasi, serta keberlanjutan operasional perusahaan tambang.
Menurutnya, pemerintah perlu memperjelas terlebih dahulu definisi penguasaan 70 persen hasil tambang tersebut, termasuk dasar perhitungannya.
Apakah dihitung dari nilai produksi, pendapatan, laba bersih, atau seluruh manfaat ekonomi yang diterima negara dan masyarakat?” ujarnya saat dihubungi kumparan, Senin (16/11).
Anggawira menilai penguasaan 70 persen manfaat ekonomi dari sektor pertambangan sebenarnya memungkinkan. Namun, ukuran yang digunakan sebaiknya tidak hanya melihat nilai produksi atau pendapatan perusahaan.
Ia menegaskan, angka 70 persen tersebut tidak seharusnya langsung diterapkan sebagai potongan seragam dari pendapatan kotor setiap perusahaan. Sebab, setiap tambang memiliki struktur biaya, risiko, jenis komoditas, dan kondisi operasional yang berbeda.
“Bagi Aspebindo, ukuran yang paling tepat adalah total manfaat ekonomi bagi Indonesia. Perhitungannya dapat mencakup pajak, royalti dan PNBP, dividen negara, nilai tambah dari hilirisasi, lapangan kerja, penggunaan barang dan jasa dalam negeri, serta manfaat bagi daerah penghasil,” lanjutnya.
Terkait cakupan kebijakan yang disebut Prabowo akan berlaku bagi seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP), Anggawira mengatakan pemerintah perlu mengaturnya secara lebih terperinci melalui aturan pelaksanaan. Ia menekankan, setiap perubahan kewajiban perusahaan harus memiliki dasar hukum yang tegas dan tetap menjaga kepastian berusaha.
“Karena itu, belum tepat jika pelaku usaha menyimpulkan bahwa perusahaan yang sedang beroperasi otomatis langsung terkena skema tertentu. Untuk IUP baru, pemerintah dapat menetapkan persyaratan secara jelas sejak awal. Untuk izin yang sudah berjalan, perlu ada aturan transisi dan kajian terhadap komitmen yang telah dibuat, termasuk investasi yang sudah ditanamkan,” kata Anggawira.
Dampak bagi Investor dan Emiten Sektor Pertambangan
Anggawira menilai rencana tersebut berpotensi memengaruhi keputusan investasi di sektor pertambangan. Ketidakjelasan mekanisme penerapan dapat membuat investor menghitung ulang risiko usaha, biaya, hingga potensi pengembalian modal.
“Ketidakjelasan kebijakan dapat mempengaruhi rencana investasi dan valuasi perusahaan, karena investor perlu menghitung kembali risiko, biaya, dan potensi pengembalian modal. Karena itu, kejelasan aturan menjadi kepentingan bersama: negara membutuhkan penerimaan dan investasi, sementara perusahaan membutuhkan kepastian agar dapat merencanakan produksi, eksplorasi, hilirisasi, dan pembiayaan,” ujarnya.
Selain penguasaan hasil tambang, Prabowo juga mengutarakan keinginan agar pemerintah mengambil alih sebagian saham perusahaan pertambangan. Menanggapi hal tersebut, Anggawira menilai mekanisme kepemilikan saham harus diperjelas, terutama terkait valuasi, pembayaran, serta pembagian risiko dan keuntungan.
“Jika ditempuh melalui kepemilikan saham, harus jelas siapa yang mengambil saham, bagaimana valuasi dan pembayarannya, bagaimana modal yang telah ditanamkan diperhitungkan, serta bagaimana risiko dan keuntungan dibagi. Mekanisme pengenaan royalti atau pajak tentu berbeda dari pengambilalihan saham. Semua pilihan itu perlu dibahas terbuka bersama pemerintah dan pelaku usaha,” ujarnya.
Untuk itu, Aspebindo mendorong pemerintah memperjelas definisi penguasaan 70 persen hasil tambang, metode penghitungan, cakupan perusahaan, hingga instrumen kebijakan yang akan digunakan.
Menurut Anggawira, peningkatan manfaat ekonomi bagi negara juga dapat dilakukan melalui sejumlah instrumen, seperti perbaikan penerimaan pajak dan PNBP, pengawasan volume serta nilai ekspor, peningkatan kepatuhan perusahaan, hilirisasi, maupun kepemilikan negara apabila diperlukan.
Sebelumnya, Prabowo menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar seluruh izin pertambangan di Indonesia memberikan manfaat minimal 70 persen bagi negara.
Instruksi tersebut disampaikan Prabowo dalam acara Milad Muhammadiyah, sebagaimana dikutip Senin (15/11). Ia menegaskan kebijakan itu tidak hanya berlaku bagi tambang tertentu, tetapi mencakup seluruh IUP di Indonesia.
“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri. Terutama menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” kata Prabowo.
Selain itu, Prabowo juga menginginkan pemerintah memiliki porsi kepemilikan saham di perusahaan-perusahaan yang mengelola tambang. Meski tetap membuka peluang investasi swasta, ia menegaskan bahwa keuntungan dari kegiatan pertambangan harus lebih banyak dinikmati negara.
“Bila perlu dikuasai saham-sahamnya. Kalau tidak, karena kita butuh mungkin modal dia masukin modal, boleh, investasi Anda kembali sesudah itu keuntungan harus mayoritas Bangsa Indonesia,” ujarnya.