Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong agar Dana Cadangan Pesangon (DCP) masuk ke dalam kategori dana pensiun (dapen), sehingga pengelolaan dan investasinya dapat mengikuti ekosistem serta pengawasan industri dana pensiun.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, memaparkan, dana cadangan pesangon pada dasarnya memiliki karakteristik jangka panjang.
Oleh karena itu, DCP sebaiknya dikelola oleh lembaga yang menjalankan program dana pensiun, baik BPJS Ketenagakerjaan, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), maupun lembaga khusus yang nantinya ditunjuk pemerintah.
“Tapi intinya jangan sampai itu keluar dari kategori dana pensiun,” tegas Ogi dalam sesi Diskusi Anggota Dewan Komisioner OJK dengan Wartawan Media Massa di Bali, Selasa (17/11).
Ogi melanjutkan, pengelompokan ini penting karena karakteristik pengelolaan jangka panjang dana pensiun memungkinkan dana ditempatkan pada instrumen investasi untuk mendukung pertumbuhan aset.
Ia juga mengingatkan, apabila DCP dikelola di luar kategori dana pensiun, pertumbuhan aset industri dana pensiun justru berpotensi tidak optimal.
Padahal, pemerintah telah menetapkan target peningkatan aset dana pensiun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) mencapai 60 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2045.
Sementara itu, menurut Ogi, saat ini angkanya masih sekitar 8 persen dari PDB.
“Tahun 2045 kan tidak jauh lagi. Bagaimana mungkin lompat dari 8 persen ke 40 persen, lalu ke 60 persen, kalau program dana pensiun itu tidak ada inovasi produk-produk baru?” tuturnya.
Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, OJK Iwan Pasila, yang turut hadir dalam kesempatan yang sama menimpali, lembaganya saat ini berdiskusi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk membahas skema agar dana pesangon dapat dikategorikan sebagai dana pensiun.
Menurut Iwan, DCP memiliki sekitar 23 kondisi atau pemicu pencairan manfaat. Salah satunya adalah ketika pekerja mencapai usia pensiun.
Ia menjelaskan, pengelola perlu memperhitungkan berbagai risiko, termasuk kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Dana harus tersedia ketika pekerja memenuhi salah satu kondisi yang menjadi dasar pencairan manfaat.
“Jadi, pengelolaan investasinya itu tidak bisa hanya sekadar bagaimana kita mengukur imbal hasil investasi, tapi bagaimana kemudian investasi itu dikaitkan dengan karakteristik kewajibannya, dan memastikan di setiap trigger (pemicu) itu, kalau terjadi, kita punya dana yang cukup untuk membayar kewajiban, termasuk mungkin yang tadi, risiko atau solusinya kalau terjadi PHK massal,” kata Iwan.
Sementara itu, Ogi memaparkan bahwa lembaga penyelenggara DCP nantinya dapat bekerja sama dengan manajer investasi untuk mengelola penempatan dana.
Namun, dana terlebih dahulu dihimpun oleh penyelenggara sebelum sebagian diinvestasikan sesuai kebutuhan dan perhitungan kewajibannya.
Menurutnya, jumlah dana yang dapat diinvestasikan perlu mempertimbangkan estimasi kewajiban, termasuk perhitungan aktuaria untuk memastikan kecukupan dana dalam memenuhi pembayaran pesangon.
“Dilapor sebagai dana pensiun, kemudian dapat [fasilitas] pajak, diakumulasi, kemudian diinvestasikan. Bisa bekerja sama dengan manajer investasi,” sebut Ogi.
OJK Berharap Dilibatkan dalam Pengawasan DCP
Iwan mengatakan, OJK berharap dapat terlibat dalam pembahasan dan penyusunan aturan pelaksanaan DCP. Ia menyebut OJK akan proaktif memberikan masukan dalam proses penyusunan peraturan pemerintah (PP) yang menjadi aturan turunan ketentuan tersebut.
“Kita tunggu PP-nya. Tapi, di dalam proses-proses PP itu, kita ikut proaktif untuk memberi masukan,” ujar Iwan.
Dana Cadangan Pesangon diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan masih memerlukan peraturan pelaksanaan, sehingga mekanisme pengelolaan DCP belum ditetapkan secara final.
Penyusunan aturan pelaksanaan akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan, termasuk pengusaha, pekerja atau buruh, dan pihak terkait lainnya.