Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

OJK Ungkap Industri Asuransi RI Sudah Sesuai Standar OECD

OJK mengungkapkan industri asuransi RI sudah sesuai standar OECD. #bisnisupdate #update #bisnis #text

Kumparan 4 menit baca 0 komentar
OJK Ungkap Industri Asuransi RI Sudah Sesuai Standar OECD
Foto: Kumparan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan sektor asuransi Indonesia dinilai memenuhi standar praktik industri dan dokumen hukum yang disyaratkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (KE PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, mengatkan pihaknya masih menunggu surat resmi dari OECD mengenai standar asuransi tersebut. Namun, kata Ogi, berdasarkan pernyataan Sekretariat OECD, sektor asuransi Indonesia telah memenuhi standar yang ditetapkan organisasi tersebut.

“Untuk sektor asuransi, pelaksanaan industri asuransi di Indonesia sudah dinyatakan memadai dan mengikuti standar OECD,” ungkap Ogi dalam sesi Diskusi Anggota Dewan Komisioner OJK dengan Wartawan Media Massa di Bali, Selasa (17/11).

Untuk sektor dana pensiun, masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki. OECD akan melihat lebih lanjut bagaimana ketentuan yang berlaku diterapkan dalam praktiknya.

“Untuk dana pensiun ada sedikit perbaikan-perbaikan, karena mereka akan melihat implementasinya seperti apa,” lanjut Ogi.

Ogi menjelaskan penilaian merupakan bagian dari proses peninjauan aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD. Indonesia telah mencanangkan proses keanggotaan organisasi tersebut sejak 2023, dengan koordinasi pelaksanaan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Terdapat 25 komite dalam prosesnya yang harus dilalui Indonesia. Untuk sektor asuransi dan dana pensiun, penilaian dilakukan melalui Committee on Financial Markets (CFM) dan telah mencapai tahap akhir pada 3 November 2026.

Sebelum penilaian akhir, tim OECD telah melakukan pemaparan awal pada Maret 2026. Tim dari kantor pusat OECD di Paris kemudian melakukan misi pencarian fakta ke Jakarta untuk memeriksa penerapan aturan di lapangan.

Tim OECD bertemu dengan OJK, pelaku industri, asosiasi, hingga perwakilan konsumen. Hasil pemeriksaan kemudian dibahas kembali di kantor pusat OECD sebelum Indonesia memaparkan hasil penilaian dalam sidang CFM pada 3 November 2026. Proses ini melibatkan tim gabungan dari OJK, Kementerian Keuangan, dan Duta Besar RI untuk Prancis Mohamad Oemar.

Lima Reformasi Struktural Sektor Asuransi

Ogi menyebut penilaian OECD tidak terlepas dari pembenahan fondasi industri perasuransian yang dilakukan OJK selama 4–5 tahun terakhir. Ia menyebut pendekatan ini merupakan upaya OJK dalam menaikkan standar industri agar sejalan dengan praktik di negara lain.

Berikut lima reformasi struktural yang dilakukan OJK:

1. Penguatan permodalan dan solvabilitas

OJK meningkatkan standar modal perusahaan asuransi secara bertahap. Penguatan permodalan dijadwalkan berlangsung dalam dua tahap, yakni pada 2026 dan 2028.

Selain itu, OJK juga tengah meninjau ketentuan mengenai tingkat solvabilitas perusahaan asuransi atau Risk-Based Capital (RBC), sebagai salah satu instrumen untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya.

OJK juga mendorong pemisahan unit usaha syariah perusahaan asuransi yang harus diselesaikan pada akhir 2026, sehingga pada 2027 diharapkan semakin banyak perusahaan asuransi syariah yang berdiri secara mandiri.

2. Penguatan tata kelola dan manajemen risiko

OJK meningkatkan ketentuan tata kelola dan manajemen risiko di industri perasuransian. Pengawasan juga diperkuat dengan pendekatan berbasis risiko.

Pendekatan ini diterapkan mulai dari pengawasan terhadap industri dan perusahaan, hingga lembaga penunjang serta profesi yang berkaitan dengan sektor perasuransian.

3. Peningkatan perlindungan konsumen

OJK memperkuat perlindungan bagi pemegang polis untuk memastikan hak dan kepentingan mereka terlindungi.

OJK juga memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), dengan harapan proses penyelesaian sengketa dapat berlangsung lebih cepat.

4. Penguatan integritas dan kepercayaan masyarakat

OJK memperkuat integritas pelaku industri melalui penerapan kode etik. Salah satu langkahnya adalah mewajibkan registrasi agen asuransi dan pialang asuransi.

Dengan adanya registrasi, masyarakat dapat memeriksa status agen asuransi yang menawarkan produk. Ogi mengatakan, pihak yang menjalankan kegiatan tanpa izin dapat dikenai tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau dia tidak terdaftar, maka dia dapat dilakukan tindakan pidana karena dia beroperasi tanpa izin. Jadi, agen asuransi juga sudah punya QR code, sehingga masyarakat bisa melihat yang menawarkan produk asuransi itu adalah agen asuransi atau broker yang berizin,” tutur Ogi.

5. Penerapan PSAK 117

Reformasi kelima adalah penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 yang berlaku sejak 1 Januari 2025. Ogi menjelaskan standar tersebut mengatur pengakuan pendapatan dari kontrak asuransi agar lebih mencerminkan masa pertanggungan.

Jadi, premi yang diterima perusahaan tidak langsung seluruhnya diakui sebagai pendapatan pada tahun pertama. Sebagian premi perlu diperhitungkan sebagai cadangan teknis untuk memenuhi kewajiban perusahaan sepanjang masa penjaminan.

Selain penerapan PSAK 117, OJK juga tengah menyiapkan ketentuan New RBC atau penyempurnaan aturan permodalan berbasis risiko. Adapun peraturan OJK (POJK) terkait ketentuan ditargetkan terbit dalam waktu dekat.

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.