Tel Aviv -
Kubu oposisi Israel semakin menggencarkan lobi politik untuk menggalang kekuatan dalam upaya melengserkan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, menyusul hasil pemilu legislatif tanpa adanya mayoritas dalam parlemen.
Oposisi mengklaim telah mencapai kemajuan, setelah salah satu pemimpin partai oposisi mencabut veto terhadap tuntutan agar kalangan Yahudi ultra-Ortodoks turut menjalani wajib militer. Langkah ini membuka jalan bagi aliansi politik yang sebelumnya dianggap mustahil dengan kalangan tersebut.
Baik Netanyahu, PM dengan masa jabatan terlama di Israel, maupun pemimpin oposisi Gadi Eisenkot tidak berhasil meraih suara mayoritas dalam pemilu 27 Oktober lalu. Saat ini, masyarakat Israel terpolarisasi secara tajam terkait sosok Netanyahu dan merasa lelah setelah tiga tahun dilanda perang.
Eisenkot, seperti dilansir AFP, Sabtu (7/11/2026), mengharapkan Presiden Israel Isaac Herzog, yang pekan ini melakukan pertemuan dan konsultasi dengan para pemimpin partai politik pemegang kursi parlemen, akan memberikan mandat kepada dirinya untuk membentuk pemerintahan.
Pengumuman resmi soal siapa yang dipilih Herzog untuk mendapatkan mandat membentuk pemerintahan baru Israel akan disampaikan pada Minggu (8/11) besok waktu Israel.
"Kami telah membuat kemajuan yang signifikan dan mencapai terobosan, secara tenang dan rendah hati, dengan banyak hal yang masih terus berlangsung di balik layar," kata Eisenkot dalam pernyataan terbaru via media sosial X pada Jumat (6/11) waktu setempat.
Yair Golan, pemimpin sayap kiri utama Israel dan bagian dari blok oposisi, juga menyoroti adanya kemajuan. "Saya lebih optimistis dibandingkan pada Rabu pagi setelah hasil pemilu diketahui," ucapnya.
Eisenkot, mantan komandan militer Israel yang kampanyenya berupaya menarik dukungan dari warga Israel sekuler dan liberal, berpotensi membentuk pemerintahan bersama partai Arab Israel, yang perolehan kursi parlemennya melonjak akibat kemarahan publik terhadap pemerintahan sayap kanan Netanyahu.
Namun, aliansi dengan partai-partai Arab Israel ditentang keras oleh mitra oposisi lainnya, Avigdor Lieberman, yang pernah menjadi penasihat Netanyahu. Lieberman kini mengkritik tajam Netanyahu, meskipun pada intinya dia juga berpandangan garis keras soal isu Palestina, seperti dengan Netanyahu.
Pada Jumat (6/11), Lieberman menegaskan dirinya tetap pada pendiriannya untuk tidak bekerja sama dengan partai-partai Arab Israel. Sebaliknya, dia menyerukan dialog dengan kelompok Yahudi ultra-Ortodoks, dan mengatakan bahwa inilah saatnya untuk "memahami bahwa upaya untuk mendapatkan segalanya justru berisiko membuat kita tidak mendapatkan apa-apa".
"Hal ini menyakitkan bagi saya, dan saya tahu banyak orang lain juga merasakan hal yang sama. Namun, mengingat berbagai tantangan yang kita hadapi saat ini, kepentingan nasional untuk Negara Israel dan bangsa Yahudi harus diutamakan di atas pertimbangan lainnya," ujarnya.
Sementara Eisenkot, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa perubahan merupakan hal yang mendesak. Dia menyinggung spekulasi bahwa Netanyahu mungkin akan segera melanjutkan perang melawan Iran, bersama Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, meskipun kedua pemimpin itu kalah dalam pemilu.
"Pemerintahan saat ini menghadirkan ancaman mendasar terhadap keberlangsungan demokrasi Israel. Ini bukan melebih-lebihkan. Semua ini terjadi di saat berbagai front perang masih terbuka dan justru bergantung pada keinginan politik dan kepentingan pribadi," tandasnya.
(nvc/idh)
