Pakar Minta Krisis Iklim Jadi Darurat Kesehatan Global

Berlin -

Di tengah meningkatnya angka kematian akibat panas ekstrem, kekeringan, kebakaran hutan dan kerawanan pangan di seluruh dunia, hampir 150 peneliti dari lebih dari 30 negara menyerukan agar perubahan iklim dinyatakan sebagai "darurat kesehatan global".

Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan dan perekonomian meningkat tajam dalam satu dekade sejak negara-negara menandatangani Perjanjian Paris. Kesepakatan bersejarah untuk mengatasi perubahan iklim itu kala itu dipuji Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai "perjanjian kesehatan masyarakat terpenting abad ini".

Namun, perubahan iklim menyebabkan lebih dari setengah juta kematian terkait panas ekstrem pada 2023 saja, dan hampir tiga juta kematian sejak 2016. Luas wilayah yang terdampak kekeringan ekstrem, yang mengancam pasokan pangan dan air serta meningkatkan risiko penyakit, bertambah dengan laju lebih dari 700% lebih cepat dibandingkan dekade sebelumnya.

Sementara itu, panas ekstrem diperkirakan menyebabkan hilangnya potensi pendapatan global sebesar 1,07 triliun dolar AS pada tahun lalu. Seluruh temuan ini tercantum dalam laporan tahunan Lancet Countdown on Health and Climate Change.

"Situasi ini tidak bisa terus dibiarkan," kata Alan Dangour, Direktur Bidang Iklim dan Kesehatan di Wellcome Trust, salah satu organisasi amal terbesar di dunia yang mendanai laporan Lancet tersebut.

"Kita harus mengubah arah dan menempatkan kesehatan serta kesejahteraan manusia sebagai inti dari respons terhadap perubahan iklim. Keberhasilan tidak seharusnya diukur melalui target emisi atau derajat Celsius, melainkan dari jumlah nyawa yang terselamatkan dan peningkatan kondisi kesehatan."

Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan kian memburuk

Temuan terbaru studi Lancet menunjukkan betapa cepatnya risiko kesehatan meningkat dengan membandingkan dekade ini dengan dekade sebelum Perjanjian Paris ditandatangani.

Panas ekstrem menjadi contoh paling nyata. Perubahan iklim bertanggung jawab atas 68% kematian terkait panas antara 2016 dan 2023, meningkat dari 55% pada dekade sebelumnya. Dalam periode yang sama, laju peningkatan tahunan kematian akibat panas yang dipicu perubahan iklim meningkat lebih dari dua kali lipat.

Namun, kematian hanyalah "puncak gunung es", kata Ollie Jay dari Pusat Penelitian Panas dan Kesehatan Universitas Sydney. "Hanya saja, gunung es ini tidak mencair, melainkan terus membesar setiap tahun."

Di balik angka kematian tersebut, terdapat pula kasus sengatan panas (heatstroke), gangguan tidur, dan memburuknya kondisi kesehatan kronis.

Kerugian ekonomi juga terus meningkat. Bekerja dalam kondisi panas ekstrem membuat seseorang lebih rentan mengalami kelelahan akibat panas, penyakit, atau cedera, yang pada akhirnya dapat menyebabkan hilangnya pendapatan dan mata pencaharian.

Panas ekstrem menghilangkan potensi 573 miliar jam kerja pada 2025, dengan pekerja pertanian menanggung dampak terbesar. Perekonomian rentan di Afrika dan Asia Tenggara mengalami kerugian paling besar, mencapai 5% dari produk domestik bruto (PDB), dibandingkan 0,5% di negara-negara dengan perekonomian lebih maju.

"Dampak ekonominya paling menghantam sektor dan masyarakat yang rentan," kata Marina Romanello, Direktur Eksekutif Lancet Countdown yang berbasis di University College London, dalam konferensi pers.

Kondisi ekstrem terkait air juga semakin intensif. Data satelit menunjukkan bahwa sejak 2003, sekitar 43% daratan dunia terus mengalami pengeringan, sementara 37% lainnya menjadi semakin basah. Secara keseluruhan, lebih dari 80% daratan dunia mengalami pergeseran menuju kondisi ekstrem yang mengancam tanaman pangan, pasokan makanan, dan sanitasi.

Kekeringan dapat membuat masyarakat kehilangan akses terhadap air minum yang aman dan meningkatkan risiko penyakit menular. Sementara itu, banjir dapat menyebabkan korban tenggelam, cedera, serta pencemaran air.

Gelombang panas dan kekeringan juga menyebabkan hampir 128 juta orang tambahan mengalami kerawanan pangan pada 2024 dibandingkan rata-rata periode 1981–2010.

"Ini bukan sekadar kondisi yang memburuk secara bertahap, melainkan perubahan yang sangat drastis," kata Romanello.

Apa dampaknya jika darurat kesehatan global ditetapkan?

Untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi kesehatan manusia, para pakar menyerukan pembentukan instrumen baru di bawah WHO yang dapat membantu negara-negara berbagi informasi, mengoordinasikan respons, memantau ancaman, serta menyalurkan pendanaan. Mekanisme tersebut akan dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama negara-negara anggotanya.

Mekanisme yang paling mendekati gagasan ini adalah Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia, yang digunakan WHO selama pandemi COVID-19 dan wabah mpox.

Namun, mekanisme tersebut dirancang untuk menghadapi keadaan darurat jangka pendek sehingga belum memadai untuk menangani ancaman kompleks seperti perubahan iklim, yang membutuhkan tindakan global berkelanjutan di berbagai sektor.

Dunia membutuhkan pendekatan yang lebih luas, "agar kita tidak terus-menerus merespons satu keadaan darurat setelah keadaan darurat lainnya," kata Romanello.

"Kita perlu membangun respons jangka panjang yang terpadu, yang memperkuat ketahanan, meningkatkan kapasitas, dan memperbesar kemampuan negara-negara untuk mencegah keadaan darurat berikutnya."

Ada kemajuan, tetapi masih jauh dari cukup

Romanello mengatakan kepada wartawan bahwa "kita memiliki lebih dari cukup bukti" bahwa langkah-langkah tersebut memang dapat memperbaiki kondisi kesehatan.

"Sistem peringatan dini yang menggunakan informasi iklim telah terbukti mengurangi dampak buruk dari peristiwa cuaca ekstrem ini," katanya.

Pertumbuhan energi terbarukan juga turut membantu mengurangi kematian akibat polusi udara dari bahan bakar fosil di separuh dari 140 negara yang diteliti sejak 2016. Penurunan tersebut diperkirakan mencegah 323.000 kematian setiap tahun.

Selain itu, sebanyak 56 negara kini memiliki rencana nasional untuk menyesuaikan layanan kesehatan mereka terhadap dampak perubahan iklim, seperti gelombang panas dan wabah penyakit. Jumlah tersebut meningkat dari hanya 14 negara pada 2015. Namun, menurut laporan itu, kemajuannya masih terlalu lambat.

Bahan bakar fosil, yang pembakarannya menghasilkan emisi pemicu pemanasan global serta polutan lainnya, masih memasok lebih dari 80% kebutuhan energi dunia.

Emisi dari sektor energi mencapai rekor tertinggi pada 2024. Seratus perusahaan minyak dan gas terbesar di dunia diperkirakan akan memproduksi minyak dan gas 150% lebih banyak pada 2040 dibandingkan tingkat yang sesuai dengan target pembatasan pemanasan global hingga 1,5 derajat Celsius. Setahun sebelumnya, angka tersebut berada di level 138%.

Investasi pada teknologi lama

Pemerintah di berbagai negara terus mendanai bahan bakar fosil. Nilai subsidi bersih untuk sektor ini meningkat dua kali lipat sejak 2016 hingga mencapai 6,2 triliun dolar AS. Pada 2024, sepuluh negara bahkan menghabiskan lebih banyak anggaran untuk subsidi tersebut dibandingkan keseluruhan sistem kesehatan mereka.

Padahal, ketika harga bahan bakar fosil meningkat dan energi terbarukan semakin murah, teknologi yang menghasilkan polusi tersebut menjadi semakin tidak ekonomis, kata Romanello.

Ia mengibaratkan investasi baru pada bahan bakar fosil seperti "berinvestasi di Blockbuster ketika sudah ada Netflix". Perumpamaan itu merujuk pada jaringan penyewaan video yang dahulu tersebar luas, tetapi gagal beradaptasi dengan perkembangan layanan streaming.

Sementara itu, pendanaan untuk membantu sistem kesehatan beradaptasi terhadap perubahan iklim masih sangat terbatas.

Negara-negara berkembang memperkirakan kebutuhan dana adaptasi tersebut mencapai sekitar 3,3 miliar dolar AS per tahun. Para penulis laporan Lancet menilai angka itu kemungkinan masih lebih rendah daripada kebutuhan sebenarnya.

Namun, hanya sekitar sepertiga dari kebutuhan tersebut yang mendapat komitmen pendanaan pada 2024. Pemangkasan bantuan luar negeri, yang dipimpin Amerika Serikat dan diikuti Jerman sebagai negara dengan pemotongan terbesar kedua, semakin memperlebar kesenjangan pendanaan.

"Laporan ini merupakan peringatan keras bahwa perubahan iklim adalah keadaan darurat kesehatan," kata Helen Clark, mantan Perdana Menteri Selandia Baru sekaligus Ketua Dewan Lancet Countdown.

"Yang kurang bukanlah bukti, melainkan kemauan politik untuk bertindak."

Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Fika Ramadhani

Editor: Rizki Nugraha

(nvc/nvc)